RRI.CO.ID, Lombok Barat — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus didorong agar dapat terealisasi. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan lahan seluas 8,4 hektare di wilayah Kuripan, tidak jauh dari Lapas Lombok Barat, sebagai lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, H. Abdul Hadi, S.E., M.M., mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, proses tersebut masih harus dilanjutkan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan sebelum pembangunan dapat dimulai.

“Untuk Sekolah Rakyat di Lombok Barat masih dalam proses memenuhi persyaratan. Pemerintah Lombok Barat sudah menyiapkan lahan sekitar 8,4 hektare di Kuripan, dekat Lapas Lombok Barat,” ujarnya. Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Abdul Hadi, luas lahan tersebut dinilai cukup potensial untuk mendukung pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat dengan kapasitas peserta didik yang cukup besar. Jumlah murid nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah rombongan belajar sekaligus desain bangunan sekolah.

Bahkan, kata dia, pembangunan secara vertikal hingga beberapa lantai bukan tidak mungkin dilakukan apabila kebutuhan ruang dan jumlah peserta didik mengharuskannya.

“Bisa saja nanti pembangunannya disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan rombongan belajar. Kalau kebutuhan ruangnya besar, dengan lahan yang tersedia bisa saja bangunannya dibuat bertingkat,” katanya menegaskan.

Sekolah Rakyat sendiri dirancang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Skema tersebut memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan dalam satu sistem pendidikan.

Abdul Hadi menyebut kebutuhan kapasitas peserta didik di masing-masing daerah akan menjadi bagian dari perhitungan pemerintah. Lombok Barat berpotensi memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar dibandingkan sejumlah kabupaten lain karena mempertimbangkan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat.

Namun, kesiapan lahan belum otomatis membuat pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat dapat langsung dimulai. Status lahan harus dipastikan tidak bermasalah, termasuk terkait ketentuan pemanfaatan lahan dan kemungkinan perubahan fungsi lahan pertanian.

“Tanahnya sudah disiapkan, tetapi harus dipastikan juga status dan peruntukannya tidak bermasalah. Ada persyaratan terkait alih fungsi lahan pertanian dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi,” ucapnya.

Abdul Hadi mengatakan proses tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga, tidak hanya dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis, tetapi juga dengan Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan dalam program Sekolah Rakyat.

Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat di NTB saat ini sudah mulai bergerak di sejumlah daerah. Lombok Tengah dan Sumbawa menjadi wilayah yang telah mendapatkan perkembangan lebih dahulu dalam proses tersebut.

Sementara itu, untuk Lombok Barat, komunikasi dan koordinasi terus didorong agar daerah tersebut tidak tertinggal dalam tahapan pelaksanaan program pada 2026.

“Kami di DPR RI tentu akan ikut mendorong dan membantu dari sisi koordinasi, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Prinsipnya, program ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Terkait anggaran pembangunan, Abdul Hadi menjelaskan bahwa untuk Sekolah Rakyat di Lombok Barat belum terdapat kepastian anggaran pembangunan karena proses persyaratan dan penetapan lokasi masih berjalan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan peserta didik serta kapasitas sekolah sebelum menentukan pembangunan dan pembiayaan secara lebih rinci.

Ia mencontohkan pola perhitungan kebutuhan sekolah yang dapat mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di wilayah sekitar. Sekolah yang berada di satu daerah juga dapat melayani masyarakat dari kabupaten atau wilayah terdekat apabila kapasitas dan daya tampung memungkinkan.

“Perhitungannya tentu menyesuaikan jumlah penduduk dan calon peserta didik. Jadi tidak hanya melihat satu kabupaten, tetapi juga bagaimana akses masyarakat dari daerah sekitar terhadap sekolah tersebut,” katanya mengakhiri.