MPLS Ditargetkan September 2026, 270 Siswa KLU Disiapkan Masuk Sekolah Rakyat

RRI.CO.ID, Lombok Utara- Sebanyak 270 peserta didik telah ditetapkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Lombok Utara pada tahun ajaran 2026/2027. Menjelang dimulainya kegiatan, pemerintah daerah mulai mematangkan kesiapan tenaga pendidik, wali asuh hingga pengelola asrama.

Persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat yang hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 81,08 persen.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos Penaskin) Kabupaten Lombok Utara, Sukardim Husein, mengatakan kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan operasional Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik. Sebanyak 34 guru tamu telah mendapatkan pembekalan mengenai konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat beserta tugas dan fungsi masing-masing.

Materi tersebut mencakup peran guru tamu, wali asuh, wali asrama dan tenaga pendukung lainnya yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Ya, sosialisasi terkait pengenalan terhadap SR, tugas dan fungsi, baik yang mulai dari wali asuh, wali asrama, guru tamu, sampai tenaga pendukung lainnya,” ujar Sukardim, Kamsi 27 Agustus 2026.

Menurutnya, keberadaan guru tamu saat ini masih bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi. Sementara tenaga pendidik tetap ditargetkan mulai tersedia pada Oktober 2026.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengejar penyelesaian fasilitas fisik. Berdasarkan laporan tim operator, progres pembangunan telah mencapai 81,08 persen. Gedung untuk jenjang SD disebut telah siap, meski beberapa fasilitas lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

"Pemerintah daerah menargetkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung pada September 2026. Salah satu jadwal yang diusulkan adalah 20 September," katanya.

Kendati demikian, pelaksanaan MPLS masih menunggu kepastian dari hasil pembahasan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.

“Harapan Pemda, apa yang menjadi ketetapan MPLS berjalan dengan normal. Melihat dinamika yang ada, mudah-mudahan bisa selesai sehingga MPLS untuk anak-anak lancar,” Pungkas Sukardim.