RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berpacu dengan waktu menuntaskan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat (SR). Hingga akhir Agustus 2026, progres pembangunan sekolah yang diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan akses pendidikan tersebut telah mencapai 81,08 persen.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mengejar target pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang direncanakan berlangsung pada September 2026.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos Penaskin) Kabupaten Lombok Utara, Sukardim Husein mengatakan, persiapan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesiapan tenaga pendidik dan unsur pendukung sekolah.
Menurutnya, sosialisasi mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah diberikan kepada tenaga pendidik yang akan terlibat. Sebanyak 34 guru tamu mendapatkan pembekalan terkait sistem, tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SR.
“Ya, sosialisasi terkait pengenalan terhadap SR, tugas dan fungsi, baik yang mulai dari wali asuh, wali asrama, guru tamu, sampai tenaga pendukung lainnya,” kata Sukardim, Kamis 27 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan tim operator, pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Utara saat ini telah mencapai 81,08 persen. Sejumlah fasilitas utama bahkan sudah dalam kondisi siap, termasuk gedung untuk jenjang sekolah dasar.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah fasilitas yang harus dirampungkan sebelum seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, penyelesaian sarana dan prasarana menjadi salah satu pekerjaan utama pemerintah daerah menjelang pelaksanaan MPLS.
“20 September MPLS, sarannya gedung-gedung yang dibutuhkan itu selesai,” ujarnya.
Namun, Sukardim menegaskan jadwal tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pembahasan bersama kementerian terkait untuk memastikan tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Ia berharap seluruh fasilitas utama dapat selesai tepat waktu sehingga peserta didik dapat mengikuti MPLS dalam kondisi yang mendukung.
“Harapan Pemda, apa yang menjadi ketetapan MPLS berjalan dengan normal. Melihat dinamika yang ada, mudah-mudahan bisa selesai sehingga MPLS untuk anak-anak lancar,” pungkasnya.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, Lombok Utara telah memperoleh kuota 270 peserta didik. Jumlah tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Utara.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat di NTB diproyeksikan menampung sekitar 600 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Peserta didik berasal dari sejumlah kabupaten di NTB, termasuk Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan daerah lainnya.
Dari sisi sumber daya manusia, guru tamu untuk sementara masih menjadi bagian dari masa transisi. Pemerintah menargetkan guru tetap mulai tersedia pada Oktober 2026.
Selain guru, operasional Sekolah Rakyat nantinya melibatkan wali asuh, wali asrama serta tenaga pendukung lainnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....