RRI.CO.ID, Lombok Barat — Bendungan Meninting yang baru saja diresmikan Presiden RI mulai didorong agar manfaatnya tidak berhenti pada pengendalian banjir, tetapi segera diperluas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di Pulau Lombok.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, H. Abdul Hadi, S.E., M.M., mengatakan keberadaan Bendungan Meninting memiliki sejumlah fungsi strategis yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya air.

Menurutnya, salah satu manfaat yang sudah mulai dirasakan dari bendungan tersebut adalah kemampuannya menahan limpasan air saat terjadi banjir. Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampungan sekitar 10 juta meter kubik.

“Bendungan Meninting ini baru selesai diresmikan Presiden. Tentu tuntutan masyarakat adalah bagaimana manfaat bendungan ini benar-benar dirasakan,” ujar Abdul Hadi.

Ia menegaskan, fungsi pengendalian banjir merupakan salah satu manfaat utama yang kini menjadi perhatian. Namun, potensi Bendungan Meninting dinilai jauh lebih besar apabila air yang tertampung juga dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu pemanfaatan yang tengah didorong adalah penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat Lombok Barat.

Abdul Hadi menyebut wilayah Gunungsari dan Batulayar menjadi salah satu kawasan yang berpotensi mendapatkan manfaat jaringan air bersih dari Bendungan Meninting. Jumlah calon penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu kepala keluarga.

“Untuk kebutuhan SPAM air bersih, kita sedang mendorong agar ini bisa dimanfaatkan masyarakat Lombok Barat. Di wilayah Gunungsari dan Batulayar saja potensinya sekitar 70 ribu KK,” katanya.

Untuk mendukung pengaliran air bersih tersebut, anggaran sekitar Rp20 miliar disebut tengah diusulkan. Skema pemanfaatannya akan melibatkan kerja sama dengan perusahaan daerah air minum atau pengelola SPAM yang berkaitan dengan pelayanan air bersih masyarakat.

Abdul Hadi menegaskan, pemanfaatan Bendungan Meninting tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan air minum. Sektor pertanian juga menjadi perhatian melalui penguatan jaringan irigasi.

Menurut dia, suplai air dari Bendungan Meninting berpeluang mendukung kebutuhan irigasi hingga wilayah Lombok Tengah. Namun, untuk merealisasikannya diperlukan pembangunan jaringan penyaluran dari kawasan Meninting menuju Sesaot.

Rencana tersebut mencakup pembangunan saluran sepanjang kurang lebih 19 kilometer. Saat ini, pemerintah bersama pihak teknis masih mengkaji metode penyaluran yang paling efektif dan efisien.

“Masih dihitung mana yang paling efisien, apakah menggunakan saluran yang membutuhkan pembebasan lahan atau menggunakan pipa berdiameter besar,” ucapnya.

Pilihan menggunakan jaringan pipa menjadi salah satu opsi karena dinilai berpotensi mengurangi kebutuhan pembebasan lahan yang dapat meningkatkan biaya pembangunan.

Abdul Hadi mengungkapkan, berdasarkan perhitungan awal teknis, kebutuhan anggaran pembangunan jaringan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp200 miliar, bahkan dapat bertambah apabila harus disertai pembebasan lahan.

“Kalau menggunakan pipa, kemungkinan lebih murah dan lebih efisien. Karena kalau harus pembebasan tanah, biayanya bisa lebih besar,” katanya menegaskan.

Selain kebutuhan irigasi, Abdul Hadi menyebut kebutuhan air baku untuk SPAM diperkirakan berada di kisaran 150 liter per detik. Sementara kebutuhan untuk sektor pertanian nantinya akan disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan teknis irigasi di wilayah yang menjadi sasaran pelayanan.

Ia menilai, penentuan wilayah penerima manfaat serta desain jaringan harus dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan jajaran teknis pekerjaan umum.

“Kita tentu akan komunikasikan dengan rekan-rekan di PU serta pemerintah kabupaten maupun provinsi mengenai wilayah mana yang paling memungkinkan untuk dialiri,” ujarnya.

Abdul Hadi berharap pemanfaatan Bendungan Meninting dapat segera direalisasikan secara bertahap. Ia menyadari kebutuhan anggaran yang besar membuat seluruh program tidak selalu dapat dilaksanakan sekaligus.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah mulai merealisasikan program berdasarkan skala prioritas sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan bendungan tersebut.

“Kalau memang belum bisa dilakukan secara penuh, kami mendorong agar manfaatnya dilaksanakan secara bertahap. Yang penting masyarakat mulai mendapatkan manfaatnya,” katanya.

Di sisi lain, Abdul Hadi juga menyoroti kondisi Bendungan Batu Jai yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian. Ia menyebut sedimentasi di bendungan tersebut cukup besar sehingga kapasitas tampung dan fungsi pengelolaan air perlu dikaji kembali.

“Bendungan Batu Jai juga perlu dinormalkan. Endapannya cukup besar, bahkan sekitar 50 persen, sehingga ini juga harus kita kaji,” ucapnya.

Menurutnya, normalisasi Bendungan Batu Jai juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, kajian teknis dan perhitungan kebutuhan anggaran harus dilakukan agar langkah penanganannya tepat sasaran.

Dengan optimalisasi Bendungan Meninting dan pembenahan infrastruktur sumber daya air lainnya, Abdul Hadi berharap pembangunan bendungan tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pengendalian banjir, ketersediaan air bersih, serta ketahanan pangan masyarakat NTB.

“Manfaat inilah yang ditunggu masyarakat. Kita akan terus mendorong agar pemanfaatannya bisa direalisasikan, meskipun dilakukan secara bertahap,” katanya mengakhiri.