Reses di Gili Meno, Komisi VII Dorong Pariwisata dan UMKM Naik Kelas

RRI .CO.ID, Lombok Utara - Pengembangan kawasan wisata Tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Utara. Potensi tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja reses di Gili Meno, Senin 10 Agustus 2026.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut secara khusus membahas pengembangan pariwisata berkelanjutan, mulai dari pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing UMKM kreatif, standardisasi mutu hingga perluasan publikasi pariwisata.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Gili Meno dipilih sebagai lokasi reses untuk melihat secara langsung potensi sekaligus berbagai kebutuhan yang masih harus dibenahi di kawasan Tiga Gili.

Menurutnya, tiga destinasi tersebut memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Tingginya potensi kunjungan harus dimanfaatkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

“Kita ingin menampung aspirasi, masukan dan hal-hal yang ingin dibenahi pemerintah, baik terkait program kerja, penganggaran maupun regulasi,” ujar Saleh.

Ia menyebut kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Tiga Gili terus berkembang dan secara keseluruhan telah mendekati satu juta kunjungan dalam setahun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata Lombok Utara sangat besar. Namun, Saleh mengingatkan bahwa destinasi wisata harus terus berbenah agar tidak kehilangan daya tarik.

Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang dinamis sehingga membutuhkan inovasi dan pembaruan secara berkelanjutan.

“Pariwisata itu harus progresif, berkembang dan dinamis. Kalau pariwisata itu-itu saja, wisatawan yang datang sekali bisa tidak datang lagi. Maka tentu harus ada perbaikan-perbaikan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahdi Syamsuri turut memaparkan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk menopang sektor pariwisata.

Ia mengatakan Lombok Utara memiliki berbagai komoditas unggulan, seperti kakao, kopi, mete dan kelapa. Sejumlah potensi tersebut bahkan telah dikembangkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Di Lombok Utara sudah ada Kampung Coklat. Kita punya kakao, kopi, mete dan kelapa,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga secara rutin memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Salah satu pelatihan yang baru dilakukan adalah pengolahan produk berbahan mete.

Namun, pengembangan produk UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dari sisi pengemasan dan standardisasi.

Kusmalahdi mengatakan kualitas produk lokal sebenarnya memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Bahkan, beberapa hasil bumi Lombok Utara seperti kakao dan kopi telah menembus pasar ekspor.

Persoalannya, produk UMKM lokal masih perlu didukung agar mampu memenuhi standar pasar modern.

“Kemasan kita masih sangat sederhana sehingga belum memenuhi standar untuk masuk ke ritel-ritel modern,” katanya.

Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan tidak hanya pada promosi destinasi, tetapi juga peningkatan kapasitas UMKM, standardisasi produk, penguatan kemasan serta akses pasar.

Menurut Kusmalahdi, penguatan UMKM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Ia juga berharap sinergi dengan Komisi VII DPR RI dapat berlanjut setelah masa reses, terutama untuk mendorong dukungan kebijakan dan anggaran bagi pengembangan kawasan Tiga Gili.

“Kita berharap mendapatkan dukungan maksimal dari provinsi dan pusat, baik terkait anggaran maupun arah kebijakan ke depan,” pungkasnya.

Kusmalahdi menginginkan Tiga Gili dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata eksklusif dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Konsep tersebut, menurutnya, harus dibangun dengan memperkuat kualitas destinasi, infrastruktur, pelayanan, produk UMKM dan perlindungan lingkungan secara bersamaan.

Di sisi lain, persoalan sampah dan ketersediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Khusus Gili Meno, keterbatasan ketersediaan air bersih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pariwisata.

Karena itu, pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan peningkatan jumlah wisatawan. Infrastruktur dasar dan daya dukung lingkungan juga harus diperkuat.

Kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), TVRI, RRI, ANTARA, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan ITDC.

Ketua Tim Kunker Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut akan dihimpun dan menjadi bahan tindak lanjut Komisi VII DPR RI bersama pemerintah.

"Aspirasi dari Gili Meno diharapkan dapat menjadi pijakan untuk membangun model pariwisata yang tidak hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja dan memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal," tutupnya.