Persoalan Sampah hingga Status Kawasan Gili Tramena Ditargetkan Beres Akhir Tahu

RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan persoalan Gili Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena) tuntas pada akhir 2026. Pemerintah ingin menyelesaikan persoalan kawasan tersebut secara menyeluruh, mulai dari status hukum dan konservasi, lahan, air bersih hingga pengelolaan sampah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyelesaian Gili Tramena menjadi salah satu prioritas pemerintah karena kawasan itu memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional. Namun, pengembangan pariwisata tidak akan optimal jika persoalan dasar di tiga pulau tersebut belum diselesaikan.

“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” ujar Iqbal saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.

Menurut Iqbal, pemerintah sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait untuk mencari penyelesaian menyeluruh terhadap status kawasan Gili Tramena. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek konservasi, tetapi juga kepastian lahan dan pengembangan kawasan wisata.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah keterbatasan air bersih. Pemprov NTB menyiapkan sistem beach well sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan wisata tersebut.

Sementara persoalan sampah akan ditangani dengan teknologi pengolahan yang disesuaikan dengan karakter Gili Tramena sebagai kawasan kepulauan. Pemerintah ingin pertumbuhan wisata tidak menambah beban lingkungan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Karena itu, dia mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung agar wisatawan yang datang ke Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Bali.

“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” kata Saleh.

Saleh memastikan aspirasi Pemprov NTB terkait Gili Tramena akan dibawa dalam pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra. Isunya mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih dan pengelolaan sampah.

Bagi Pemprov NTB, pembenahan Gili Tramena merupakan bagian dari perubahan arah pembangunan pariwisata. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin meningkatkan kualitas kunjungan melalui lama tinggal dan belanja wisatawan, sekaligus menjaga lingkungan dan budaya lokal.

“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” ujar Iqbal.