RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan pengamanan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Sebanyak 77 desa dipastikan masuk dalam agenda pesta demokrasi tingkat desa yang akan dikawal melalui penguatan koordinasi lintas unsur Forkopimda.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Pilkades Serentak 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, di Ruang Kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 27 Juli 2026.

Rapat koordinasi itu tidak sekadar membahas kesiapan teknis, tetapi juga menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman dan lancar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Mahnan, menyampaikan tahapan Pilkades Serentak 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 5 Agustus 2026. Sementara proses pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2026.

Untuk menunjang pelaksanaan pemungutan suara, pemerintah daerah menyiapkan 610 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengamanan di seluruh TPS tersebut akan melibatkan 2.220 personel gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas.

Dari sisi dukungan anggaran, Pemkab Lombok Barat telah menyiapkan alokasi sebesar Rp4,05 miliar untuk membiayai seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menegaskan keberhasilan Pilkades bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Menurutnya, soliditas antarlembaga dan komunikasi yang terjaga menjadi faktor penting untuk memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung tanpa gangguan.

"Sinergi dan komunikasi yang kuat akan menjadi modal utama untuk mewujudkan Pilkades yang aman, damai, demokratis, dan berkualitas. Kami berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Setelah rapat koordinasi selesai, Wakil Bupati secara resmi membuka Rakor Forkopimda Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Barat 2026. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh unsur terkait.

Kesepakatan itu menjadi penegasan bersama untuk memperkuat koordinasi, menjaga situasi wilayah tetap kondusif, serta memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, penyelenggara, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menciptakan pelaksanaan Pilkades yang tertib dan demokratis.

"Seluruh unsur harus menjaga komunikasi dan koordinasi sejak tahapan awal hingga pelaksanaan pemungutan suara. Dengan kerja bersama, potensi gangguan dapat diantisipasi dan masyarakat dapat mengikuti proses demokrasi desa secara aman," katanya menegaskan.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, para Asisten Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dengan dimulainya persiapan sejak jauh hari, Pemkab Lombok Barat menargetkan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan tertib, aman, transparan, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin desa pilihan mereka secara demokratis, ucapnya.

"Komitmen bersama ini harus dijaga hingga seluruh tahapan Pilkades selesai. Keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan pesta demokrasi desa berjalan sesuai harapan masyarakat," katanya mengakhiri.