RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mempercepat langkah pembenahan sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) guna menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama yang kini dilakukan adalah sinkronisasi data bersama PLN serta penataan jaringan lampu jalan agar penggunaan energi listrik menjadi lebih efisien.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Drs. M. Hendrayadi, mengungkapkan bahwa proses pembenahan masih membutuhkan penyelarasan data dengan PLN. Menurutnya, data yang saat ini digunakan masih mengacu pada pendataan tahun 2019 sehingga perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.

"Masih ada beberapa titik yang perlu kami sinkronkan dengan PLN karena data yang digunakan masih mengacu pada tahun 2019. Berdasarkan pendataan terakhir dari PLN, terdapat sekitar 30 ribu titik PJU yang masih berstatus nonmeterisasi," ujar Hendrayadi saat ditemui RRI di kantornya Gerung, Lombok Barat, Rabu 15 Juli 2026.

Hendrayadi menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan langkah uji coba pemasangan meterisasi pada sejumlah titik yang memiliki beban tagihan listrik cukup tinggi. Selain itu, penataan ulang posisi dan jenis lampu juga akan dilakukan sebagai bagian dari strategi penghematan energi.

"Kami meminta agar pemerintah daerah ikut melakukan back up melalui uji coba sampling di beberapa lokasi dengan tagihan listrik tinggi. Kami akan mencoba sistem meterisasi maupun penataan lampu agar konsumsi listrik bisa lebih hemat," katanya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan juga mempelajari pola pengelolaan PJU di daerah lain yang dinilai berhasil menekan biaya listrik.

"Kami juga belajar dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram mengenai pola pengelolaan PJU yang lebih efisien sehingga bisa diterapkan di Lombok Barat," tegasnya.

Terkait kebutuhan anggaran pemeliharaan, Hendrayadi menilai biaya perawatan lampu jalan sebenarnya tidak terlalu besar apabila tidak terjadi kerusakan yang membahayakan.

"Untuk pemeliharaan PJU relatif tidak terlalu besar selama tidak ada kondisi yang membutuhkan penanganan khusus," ucapnya.

Namun demikian, ia mengakui beban anggaran terbesar justru berasal dari biaya operasional kendaraan pemeliharaan yang harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

"Biaya operasional cukup tinggi karena kendaraan harus berpindah-pindah dari Gerung ke Lembar, kemudian ke Senggigi, Narmada, bahkan wilayah lainnya. Konsumsi bahan bakar menjadi salah satu komponen terbesar dalam operasional kami," katanya menegaskan.

Untuk tahun ini, Dishub Lombok Barat juga telah merencanakan penataan PJU pada dua ruas jalan strategis, yakni jalur Gunungsari–Meninting dan Lingsar–Narmada. Program tersebut bukan merupakan penambahan jumlah lampu, melainkan penataan kembali instalasi yang sudah ada.

"Bukan penambahan titik lampu, tetapi penataan. Lampu baru akan dipasang pada lokasi yang membutuhkan, sementara lampu lama dipindahkan ke titik lain sehingga nantinya seluruh jalur tersebut dapat menerapkan sistem meterisasi secara bertahap," katanya mengakhiri.

Melalui program penataan dan meterisasi PJU tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap pengelolaan penerangan jalan menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu mengurangi beban pembayaran listrik daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.