RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Mataram (Unram) untuk mempercepat pelaksanaan Program Desa Berdaya.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Rektor Unram, Prof. Sukardi, di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis 9 Juli 2026.
Kerja sama ini mengintegrasikan Program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB dengan Program Profesor Berdampak yang dikembangkan Universitas Mataram. Penandatanganan MoU turut disaksikan puluhan guru besar dan profesor di lingkungan Unram.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni administratif, tetapi menjadi bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan desa berbasis ilmu pengetahuan.
"Dengan ilmu para guru besar dan profesor, kami berharap dapat membantu menyukseskan program-program pembangunan pemerintah, terutama Program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini," ujarnya.
Menurut Iqbal, persoalan kemiskinan ekstrem di sejumlah desa masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi inovatif. Karena itu, Program Desa Berdaya diarahkan untuk membangun desa mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal.
Ia menilai masyarakat desa tidak cukup hanya memperoleh bantuan sosial, tetapi juga memerlukan pendampingan untuk menciptakan usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
"Satu tahun terakhir saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, mereka membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sosial," tuturnya.
Gubernur juga berharap para profesor Unram mampu menghadirkan inovasi yang dapat mengembangkan potensi ekonomi desa sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan.
Sementara itu, Rektor Unram Prof. Sukardi menyatakan pihaknya siap mendukung penuh Program Desa Berdaya melalui Program Profesor Berdampak yang berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sebanyak 22 profesor akan diterjunkan untuk mendampingi desa-desa sasaran selama tiga tahun dengan target menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi model sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mempercepat pembangunan berbasis riset dan inovasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....