Ribuan KK di Dompu, Terdampak Musi Kemarau

RRI.CO.ID, Dompu - Berada di wilayah yang didominasi perbukitan dan batu cadas, menjadikan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hampir setiap tahun menghadapi bencana kekeringan saat musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu mencatat, sebanyak 8.899 Kepala Keluarga (KK) terdampak krisis air bersih pada tahun 2026.

Dampak kekeringan tersebut tersebar di delapan kecamatan, kecuali Kecamatan Kempo yang hingga kini relatif aman dari ancaman krisis air bersih.

Jika dirinci, jumlah warga terdampak mencapai 26.697 jiwa. Dari seluruh wilayah terdampak, Kecamatan Dompu menjadi daerah yang paling parah mengalami kekeringan.

Kabid Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajul mengatakan, persoalan kekeringan merupakan bencana tahunan yang terus berulang akibat kondisi geografis wilayah Dompu yang sebagian besar berupa kawasan tandus dan minim sumber air.

“Karena memang susah sumber air di beberapa wilayah, ditambah kondisi tanah berbatu dan daerah tandus, sehingga setiap musim kemarau masyarakat selalu mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Wan Muntajul, pihaknya bersama Polres Dompu dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan langkah penanganan.

Distribusi air bersih ke kantong-kantong kekeringan juga telah dijadwalkan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026.

“Penanganan sudah kami rancang bersama. Penyaluran air bersih akan dilakukan secara bertahap sesuai wilayah yang terdampak,” katanya.

Tidak hanya melibatkan OPD teknis dan unsur TNI-Polri, BPBD Dompu juga meminta dukungan pihak swasta untuk membantu pemerintah daerah mengatasi krisis air bersih yang rutin terjadi setiap tahun.

Keterlibatan swasta diharapkan datang dari dua perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Dompu, yakni perusahaan tambang di Kecamatan Hu’u dan pabrik gula di Kecamatan Pekat.

Dua kecamatan tersebut masuk dalam peta wilayah rawan kekeringan, bahkan sebagian wilayahnya tergolong mengalami krisis air bersih kategori akut.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan sektor swasta dapat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih selama musim kemarau berlangsung.