Pemkab Dompu Mulai Bahas WFH setelah Teguran Mendagri?

RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai membahas rencana penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul arahan pemerintah pusat terkait transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Pembahasan tersebut mulai dilakukan melalui rapat internal yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Dompu.

Dalam surat undangan rapat yang ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Sekda Dompu, Khairul Insan, disebutkan bahwa rapat itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

“Ini juga berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1/4412/SJ tentang penyesuaian pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah,” tulis Khairul Insan, dalam surat undangan rapat, Selasa, 9 Juni 2026.

Pelaksanaan rapat tersebut diduga berkaitan dengan teguran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Dompu, yang belum menjalankan kebijakan WFH sebagaimana arahan pemerintah pusat.

Baca Juga : Bupati Dompu : Tidak Semua Kabijakan Pusat Diterapkan Di Dearah

https://rri.co.id/mataram/regional/2320754/contact.html

Sebelumnya, Bupati Dompu, Bambang Firdaus sempat menyatakan belum tentu seluruh instruksi pemerintah pusat dapat diterapkan sepenuhnya di daerah.

Menurut Bupati, penerapan WFH di Dompu perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk kekhawatiran kebijakan tersebut disalahartikan sebagai long weekend oleh sebagian ASN jika diterapkan pada hari Jumat.

Selain itu, penerapan WFH juga dinilai berpotensi berbenturan dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Dompu, yakni Jumat Bersih.

“Tidak semua inruksi Pemerintah Pusat dapat dijalankan oleh Daerah,” kata Bupati, saat itu.

Program tersebut selama ini menjadi salah satu andalan Pemkab Dompu dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan daerah yang asri dan nyaman.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Dompu masih melakukan pembahasan terkait teknis penerapan WFH, termasuk skema pelaksanaan yang dinilai tetap dapat mendukung pelayanan publik serta program prioritas daerah.