Pemkab Dompu Dekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus berupaya memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan dokumen administrasi kependudukan (adminduk).

Upaya tersebut dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program jemput bola. Pelayanan meliputi perekaman KTP elektronik (e-KTP), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, hingga pengurusan Kartu Keluarga (KK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dompu, Abdul Najib, mengatakan pelayanan jemput bola menjadi salah satu strategi untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada jauh dari pusat pelayanan, tetap mendapatkan hak atas dokumen kependudukan.

Menurutnya, petugas Dukcapil secara rutin melakukan perekaman dan pelayanan adminduk langsung di lokasi masyarakat. Langkah tersebut terutama menyasar wilayah terpencil dan daerah yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan.

“Kita terus melakukan perekaman di tempat, terutama untuk masyarakat yang berada jauh dari akses pelayanan,” katanya, Senin, 10 Agustus 2026.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Dinas Dukcapil juga memanfaatkan berbagai program pemerintah lainnya yang melibatkan lintas sektor.

Salah satunya melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan TNI di Kecamatan Manggelewa. Program tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala jarak dan akses untuk mengurus dokumen kependudukan.

Dukcapil Kabupaten Dompu berharap seluruh warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sesuai dengan kondisi terbaru.

Kelengkapan dokumen tersebut penting karena menjadi salah satu persyaratan utama masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan hingga berbagai program pemerintah lainnya.

Pemerintah daerah memastikan upaya jemput bola akan terus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses pelayanan administrasi kependudukan, sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas pelayanan publik hanya karena persoalan jarak dan keterbatasan akses.