RRI.CO.ID, Dompu – Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Bambang Firdaus, menyatakan pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Bambang, hingga saat ini aktivitas pemerintahan di Dompu masih berjalan normal sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“WFH kita belum. Kita masih menunggu bagaimana nanti dari pusat. Kalau pun itu diterapkan, tentu akan kami pertimbangkan bersama-sama,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.

Ia menegaskan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional yang memiliki tujuan tertentu, termasuk efisiensi energi. Namun, penerapannya di daerah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

“Artinya sampai hari ini kita masih normal dulu. Tentu saja WFH adalah kebijakan nasional, punya tujuan. Tapi semua itu tetap kita sesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Bambang mengakui, hingga kini pemerintah daerah belum melakukan kajian mendalam terkait penerapan WFH. Hal ini karena dalam beberapa hari terakhir, fokus pemerintah masih pada persiapan kegiatan hari ulang tahun daerah.

“Belum ada kajian awal. Kita masih disibukkan dengan kesiapan hari ulang tahun. Tapi ke depan tentu akan kita kaji bersama-sama,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan WFH nantinya bisa saja dilakukan pada hari tertentu, seperti Jumat atau Senin, atau bahkan tidak diterapkan sama sekali, tergantung hasil kajian dan kebutuhan daerah.

“Tidak semua daerah akan memberlakukan itu. Semua tergantung kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang menyebut salah satu tujuan WFH adalah mengurangi aktivitas ASN yang berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pelayanan publik.

“Kalau tidak berdampak banyak, ngapain? Karena WFH ini juga bisa berdampak pada pelayanan publik. Tapi kalau bagus untuk pengurangan konsumsi BBM, tentu akan kita lakukan sesuai arahan pusat,” katanya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dompu akan melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan penerapan kebijakan WFH di daerah.