‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pelibatan perempuan dalam pembangunan energi terbarukan di daerah. Perempuan dinilai tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi harus menjadi pengambil keputusan hingga penggerak perubahan dalam agenda transisi energi.

‎“Kita ingin perempuan NTB tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan energi, tetapi menjadi pelaku utama, inovator, pengambil keputusan, dan pemimpin perubahan,” kata Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, saat membuka WONDER Fest 2026 di Taman Budaya NTB, Sabtu, 30 Mei 2026.

‎Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana pembangunan mampu menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Karena itu, transisi menuju energi bersih harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi kelompok rentan, termasuk perempuan.

‎Abul Chair mengatakan NTB memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan, mulai dari energi surya, biomassa, biogas hingga mikrohidro. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting menuju pembangunan rendah emisi di daerah.

‎Namun, ia menekankan bahwa transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada teknologi dan investasi semata. Transisi energi, kata dia, harus menghadirkan keadilan sosial.

‎“Harus memberikan akses yang setara dan membuka kesempatan yang sama bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat desa, dan kelompok yang selama ini kurang terwakili,” ujarnya.

‎Sekda NTB juga menyinggung dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan secara nyata. Cuaca yang semakin tidak menentu serta tekanan terhadap sumber daya alam menjadi tantangan pembangunan yang harus direspons bersama.

‎Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, hingga generasi muda untuk terlibat aktif dalam agenda transisi energi berkeadilan.

‎“Perguruan tinggi harus memperkuat riset dan inovasi energi terbarukan yang berpihak pada masyarakat. Dunia usaha menghadirkan investasi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

‎Abul Chair menilai perempuan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga, komunitas, dan ekonomi daerah. Ketika perempuan diberi ruang untuk berpartisipasi secara penuh, kata dia, pembangunan akan menjadi lebih berkelanjutan.

‎Ia berharap NTB dapat menjadi contoh pembangunan hijau di Indonesia yang tidak hanya kaya potensi energi terbarukan, tetapi juga mampu mengintegrasikan pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.

‎Sementara itu, Associate Program Director Yayasan Pena Bulu, Sardi Winata, mengatakan transisi energi global harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Menurut dia, keterlibatan perempuan dalam sektor energi masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dipaparkannya, pada 2022 hanya sekitar 5 persen pengambil keputusan di sektor energi berasal dari perempuan.

‎“Minimnya partisipasi ini berdampak pada pengembangan teknologi dan kebijakan energi yang kurang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya,” ujar Sardi.

‎Padahal, kata dia, perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh krisis energi dan perubahan iklim. Di sisi lain, perempuan juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pengembangan energi bersih.

‎Sardi menilai partisipasi perempuan tidak cukup sekadar dihadirkan dalam forum-forum diskusi. Perempuan perlu diberdayakan agar dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri dan terlibat aktif dalam rantai pasok energi terbarukan.

‎“Perempuan di tingkat akar rumput memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan sumber daya energi. Namun, inisiatif mereka sering kurang terdokumentasi dan kurang mendapat perhatian dalam diskusi kebijakan,” katanya.