Tak Menunggu DED Pemprov NTB, Warga Sade Mulai Bangun Rumah Sendiri

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah, mulai membangun kembali rumah mereka secara mandiri. Pembangunan dilakukan meski desain penataan kawasan yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB belum rampung dan belum disosialisasikan kepada warga.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, kondisi tersebut terlihat saat dirinya meninjau langsung perkembangan pemulihan di Dusun Sade.

Sejumlah keluarga mulai memasang kerangka rumah menggunakan kayu, bambu dan alang-alang. Warga juga mulai membelanjakan bantuan yang diterima untuk membeli material bangunan.

“Kalau sudah menerima uang, mereka mulai membeli bahan yang sudah ada. Itu kita lihat langsung di lapangan,” kata Nursiah belum lama ini.

Menurutnya, keputusan warga untuk mulai membangun tidak semata-mata karena kebutuhan tempat tinggal. Mereka juga ingin segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi, terutama menyambut wisatawan yang diperkirakan meningkat menjelang MotoGP Mandalika.

“Tujuannya keluarga di Dusun Sade ini mulai membangun karena sangat termotivasi menyambut MotoGP, termasuk karena nanti akan datang musim hujan,” ujarnya.

Namun, di tengah pembangunan yang mulai berjalan, desain penataan kawasan dari pemerintah provinsi belum diterima masyarakat.

Nursiah mengatakan, desain tersebut disiapkan dengan melibatkan Universitas Mataram. Setelah rampung, desain akan disosialisasikan kepada warga untuk kemudian dibahas melalui musyawarah.

“Kalau desainnya sudah siap, nanti perlu sosialisasi kepada masyarakat. Apa aspirasi dan keinginan masyarakat, pemerintah menampung itu,” katanya.

Karena itu, Nursiah mengatakan bangunan yang saat ini dibuat warga belum bisa disebut sebagai bentuk final penataan Sade. Pemerintah masih harus melihat kesesuaiannya dengan desain yang nantinya disepakati.

Jika terdapat perbedaan, kata dia, persoalan tersebut akan dibahas bersama masyarakat.

“Bagaimanapun masyarakat kita pahami kondisinya. Nanti pada akhirnya seperti apa, itu dalam musyawarah,” ujarnya.

Nursiah menegaskan, pemerintah tidak ingin aktivitas warga terhenti hanya karena proses penataan kawasan masih berjalan. Sebab, selain membutuhkan tempat tinggal, warga Sade juga perlu kembali menghidupkan aktivitas ekonomi dan pelayanan wisata.

“Intinya mereka harus menunjukkan aktivitas itu. Aktivitas masyarakat tetap jalan, aktivitas melayani wisatawan juga jalan,” katanya.

Sade merupakan salah satu kampung budaya yang menjadi bagian penting dari pariwisata Lombok Tengah. Karena itu, pemerintah pusat, Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah disebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemulihan dan penataan kawasan tetap berjalan dengan melibatkan masyarakat.