RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB mencatat sebanyak 52.517 ekor hewan kurban telah dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, hingga Kalimantan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.974 ekor dikirim ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara 27.449 ekor lainnya didistribusikan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah, kata dia, menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat.

“Total yang keluar dari Provinsi NTB tahun ini mencapai 52.517 ekor, dengan pengiriman terbesar ke Jabodetabek, dan seluruh proses berjalan lancar tanpa ada kasus kematian ternak di perjalanan sampai tiba di daerah tujuan,” kata Riadi, Minggu, 24 Mei 2026.

Riadi menyebut keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan tiga mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR penyakit mulut dan kuku (PMK) di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (RS HLV) NTB.

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum diberangkatkan membuat proses pengiriman lebih efektif sekaligus meminimalkan risiko penularan penyakit selama distribusi.

“Dengan layanan PCR ini pengiriman menjadi lebih efektif, efisien, dan peternak juga mendapat kepastian kesehatan ternaknya sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan,” ujarnya.

Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak ke luar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan.

Riadi mengatakan, keberadaan satgas berkontribusi besar terhadap kelancaran distribusi hewan kurban tahun ini, termasuk dalam menekan risiko insiden selama perjalanan.

“Pembentukan satgas lalu lintas ternak ini sangat membantu pengawasan di lapangan sehingga pengiriman hewan kurban tahun 2026 bisa berjalan tertib, aman, dan zero accident,” katanya.

Pemprov NTB juga memperketat aturan lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang tidak terjual di daerah tujuan untuk kembali masuk ke NTB.Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penularan penyakit hewan dari luar daerah.

Riadi mencontohkan, pada 2023 sempat ada ternak yang hendak dibawa kembali ke NTB karena tidak laku terjual. Namun pemerintah menolak memberikan rekomendasi penerimaan.

“Kalau sudah keluar dan tidak laku, tidak bisa langsung masuk lagi ke NTB karena harus ada rekomendasi baru. Ini bagian dari upaya kami menjaga NTB tetap aman dari risiko penularan penyakit hewan,” kata Riadi.