‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuntaskan seluruh utang kontraktual RSUP NTB senilai Rp91,45 miliar. Pelunasan itu disebut menjadi titik awal pembenahan tata kelola rumah sakit sekaligus penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.

‎Pelunasan utang dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Rabu, 13 Mei 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani beserta jajaran wakil direktur dan Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik.

‎Berdasarkan data manajemen per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 mencapai Rp91.445.484.400,83. Utang tersebut diselesaikan secara bertahap hingga lunas 100 persen.

‎Manajemen lama tercatat telah menyelesaikan pembayaran sebesar Rp44,76 miliar. Sedangkan direksi baru mempercepat pelunasan sisa kewajiban Rp46,67 miliar hanya dalam waktu satu bulan.

‎Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik mengatakan Gubernur mengapresiasi penyelesaian utang tersebut. Namun, menurut dia, Gubernur menegaskan pelunasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.

‎“Setelah persoalan utang diselesaikan, RSUP NTB harus bergerak lebih cepat melakukan pembenahan. Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” kata Ahsanul menirukan arahan Gubernur.

‎Pemprov NTB menilai penyelesaian utang penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas pelayanan rumah sakit. Kondisi keuangan yang sehat dinilai mempengaruhi pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga keberlanjutan kerja sama dengan mitra layanan kesehatan.

‎Dengan berakhirnya beban utang, RSUP NTB kini memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk memperkuat operasional dan melakukan pembenahan organisasi.

‎“Kalau utang sudah selesai, maka perlahan kita bangkit. Kita ingin RSUP NTB tidak hanya menjadi rumah sakit yang besar, tetapi rumah sakit yang sehat, kuat, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ahsanul mengutip pernyataan Gubernur.

‎Dalam rapat tersebut, Direktur RSUP NTB Asrul Sani juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal rumah sakit. Manajemen disebut mulai melakukan pengendalian belanja, penataan arus kas, percepatan penyelesaian klaim BPJS, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

‎Selain itu, RSUP NTB menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, appraisal aset, optimalisasi aset yang belum produktif, hingga pembentukan sejumlah revenue center baru.

‎Pemerintah Provinsi NTB berharap pembenahan itu dapat memperkuat kemandirian fiskal rumah sakit sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.

‎Bagi Pemprov NTB, pelunasan utang bukan akhir persoalan, melainkan awal kebangkitan RSUP NTB menuju layanan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.