RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Pasalnya, sejumlah komoditas pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan harga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi meminta seluruh TPID kabupaten/kota bergerak lebih cepat dan responsif menghadapi dinamika harga yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Mengatasi persoalan in, Pemprov NTB menyiapkan lima strategi utama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. S

trategi itu meliputi menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat kerja sama antar daerah, mempercepat pemantauan harga harian, memperluas operasi pasar murah, serta membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.

Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, mengatakan pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik ekonomi, tetapi menyangkut langsung kondisi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali,” kata Abul saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-NTB, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut dia, inflasi tahunan NTB pada April 2026 masih relatif terkendali meski sedikit berada di atas rata-rata nasional. Namun kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena permintaan bahan pokok cenderung meningkat menjelang Idul Adha.

Ia menilai tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga distribusi dan tata niaga. Selain itu, kecepatan pengambilan keputusan di lapangan turut menentukan stabilitas harga.

“Kadang barang tersedia tetapi terlambat sampai ke pasar. Kadang stok cukup, tetapi informasi tidak sampai ke masyarakat sehingga memicu kepanikan,” ujarnya.

“Bahkan ada kenaikan harga yang bukan disebabkan kelangkaan, tetapi spekulasi dan distribusi yang tidak efisien," imbuhnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, mengungkapkan inflasi NTB saat ini berada di angka 3,27 persen. Meski masih tergolong terkendali, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

“Kami melihat beberapa komoditas sudah mulai bergerak naik dibandingkan bulan sebelumnya, terutama minyak goreng dan daging ayam ras,” katanya.

Selain dua komoditas tersebut, kenaikan harga juga mulai terjadi pada bawang merah dan gas elpiji tiga kilogram.

Dalam rapat itu, BPS juga menyampaikan rencana pemerintah pusat memperluas cakupan penghitungan inflasi nasional mulai 2028. Jika selama ini penghitungan inflasi di NTB hanya dilakukan di tiga kota, ke depan seluruh kabupaten/kota akan masuk dalam wilayah penghitungan inflasi nasional.

“Ke depan seluruh kabupaten/kota akan didorong tidak hanya menghitung IPH, tetapi juga inflasi daerah secara menyeluruh,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menekankan pentingnya operasi pasar murah dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kalau ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga, maka intervensi harus langsung menyasar komoditas tersebut,” kata Hario.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kerja sama antarwilayah di NTB agar distribusi komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif antara daerah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Jangan sampai daerah surplus dan daerah defisit berjalan sendiri-sendiri. Distribusi harus terkoneksi agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil,” ujarnya.

Selain itu, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan langsung ke pasar dan distributor untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah panic buying menjelang Idul Adha.