RRI.CO.ID, Lombok Barat - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat, Senin 27 April 2026. Momentum ini menjadi salah satu penanda penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah sekaligus arah strategis pembangunan ke depan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wakil Bupati Hj. Nurul Adha. Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Barat Tarmizi, didampingi Wakil Ketua II Abubakar Abdullah dan Wakil Ketua III TGH. Hardiyatullah. Sejumlah anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah turut hadir dalam agenda penting tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa LAZ itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD atas perhatian, masukan, serta catatan strategis yang diberikan selama proses pembahasan LKPJ 2025.

“Seluruh catatan dan rekomendasi akan kita tindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat arah pembangunan daerah secara terpadu.

Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan bagian dari siklus rutin pemerintahan daerah dalam menjaga prinsip transparansi kepada publik. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.

“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi kinerja bersama, sekaligus acuan strategis pembangunan daerah di masa mendatang,” katanya menegaskan.

Bupati LAZ menjelaskan, capaian kinerja sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif lintas perangkat daerah yang melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari dukungan legislatif maupun partisipasi masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Lombok Barat.

“Semua capaian ini tidak lepas dari dukungan rekan-rekan DPRD serta seluruh masyarakat Lombok Barat yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ucapnya.

Persetujuan DPRD terhadap LKPJ 2025 menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor akuntabilitas dan evaluasi bersama. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Lombok Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan disahkannya LKPJ tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kini memiliki landasan evaluatif yang lebih kokoh untuk mempercepat agenda pembangunan di tahun berikutnya.

“Rekomendasi ini akan menjadi pijakan penting untuk membangun Lombok Barat yang semakin maju dan berdaya saing,” katanya mengakhiri.