IGPR Summit 2026 Dorong Humas Pemerintah Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital
- 28 Jul 2026 07:52 WIB
- Mataram
RRI.CO.ID, Mataram – Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Senin 27 Juli 2026. Forum nasional tersebut menjadi wadah kolaborasi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Kegiatan yang mengusung tema "Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust" itu diikuti sekitar 35 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta pranata humas dari berbagai daerah di Indonesia.
Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan tantangan utama humas pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi AI harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tanpa mengesampingkan nilai-nilai integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
"Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang," terangnya.
Ia menambahkan, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi atau konten yang viral, melainkan sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap pemerintah melalui komunikasi yang kredibel dan konsisten.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Dr. Mayrianti Annisa Anwar yang diwakili dalam kegiatan tersebut, menilai IGPR Summit menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik yang terbuka dan dipercaya masyarakat.
Ia mengatakan, humas pemerintah dituntut terus meningkatkan kompetensi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan AI, tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan pelayanan publik.
"Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., mengingatkan pentingnya peran humas sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi.
Menurutnya, humas pemerintah harus mampu hadir lebih cepat dalam menyampaikan informasi resmi sehingga ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.
Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, menjelaskan IGPR Summit 2026 juga menjadi momentum penyusunan karya ilmiah nasional berupa Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagai referensi pengembangan kehumasan pemerintah di Indonesia.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai seminar, diskusi, dan forum berbagi praktik terbaik terkait transformasi komunikasi publik di era digital dan AI yang diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang profesional, adaptif, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....