RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengakui kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah masih jauh dari kondisi ideal. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan organisasi dan beban kerja, daerah ini diperkirakan masih membutuhkan sekitar 3.000 pegawai tambahan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Namun, keterbatasan kebijakan nasional membuat pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara sekaligus. Pada seleksi ASN tahun 2026, Lombok Utara hanya memperoleh sekitar 95 formasi CPNS sebagai konsekuensi penerapan kebijakan zero growth yang diberlakukan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan usulan formasi dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

"Prinsipnya, jumlah yang direkrut mengikuti jumlah ASN yang pensiun. Jadi itulah yang menjadi dasar pengajuan formasi," ujarnya, Jumat 24 Juli 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan ASN di berbagai sektor masih cukup besar. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan publik melalui penempatan pegawai secara lebih efektif dan efisien.

Prioritas pengisian formasi tahun ini diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak, terutama tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kedua bidang tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Utara memutuskan tidak lagi membuka seleksi PPPK pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil karena kebutuhan pegawai melalui skema PPPK di lingkungan pemerintah daerah sebagian besar telah terpenuhi melalui rekrutmen pada periode sebelumnya.

Sahabudin menegaskan, meski jumlah formasi sangat terbatas, pemerintah daerah akan berupaya memanfaatkan kuota yang tersedia secara optimal agar mampu menjawab kebutuhan paling mendesak di setiap perangkat daerah.

Seluruh informasi mengenai rincian formasi, persyaratan, hingga tahapan seleksi nantinya akan diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Kabupaten Lombok Utara setelah mendapatkan penetapan dari pemerintah pusat. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.