RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menegaskan, upaya penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara instan dan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan intervensi berkelanjutan disertai pengawasan yang konsisten.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Ansyary, mengatakan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan pengawasan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

Prinsipnya, Pemkab Dompu, tidak sekadar memberi bantuan, tapi memberi ‘kail’ dan akan dilakukan pengawasan terus-menerus.

“Namun, kita juga tidak bisa memastikan angka kemiskinan 0 persen itu akan bertahan,” ujarnya, Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti inflasi dan kebijakan fiskal nasional. Ketika ekonomi nasional melemah dan daya beli masyarakat menurun, maka kelompok yang sebelumnya telah diintervensi berpotensi kembali terdampak.

“Dunia ini terus bergerak. Ketika daya belanja turun, masyarakat yang sudah kita bantu untuk berusaha juga bisa terdampak. Di situlah peran pemerintah untuk terus memantau perkembangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah tetap berkewajiban melakukan berbagai intervensi meskipun tidak ada jaminan keberhasilan secara langsung. Perubahan data kemiskinan, termasuk kemungkinan kenaikan dari nol persen ke angka tertentu, dinilai sebagai bagian dari dinamika yang harus diantisipasi.

Dalam praktiknya, intervensi dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, bantuan bagi pelaku UMKM tidak diberikan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi masing-masing individu.

“Tidak semua yang miskin harus dibantu dengan cara yang sama. Ada yang cocok dibantu alat pertukangan, ada yang lebih tepat didorong untuk berjualan. Ini yang terus kita petakan,” ungkapnya.

Bappeda juga mencatat bahwa penanganan kemiskinan akan selalu mengalami pergerakan dinamis. Pemerintah berupaya memastikan setiap warga miskin mendapatkan intervensi yang tepat, baik melalui bantuan usaha, pelatihan, maupun program pemberdayaan lainnya.

“Kita tidak bisa menjamin usaha mereka langsung berhasil. Tapi yang penting, dari sisi pemerintah, seluruh indikator intervensi sudah kita penuhi. Artinya, mereka sudah masuk dalam daftar masyarakat yang ditangani,” katanya.

Pemkab Dompu optimistis, dengan pendekatan intervensi yang terarah dan pengawasan berkelanjutan, upaya penurunan angka kemiskinan dapat terus berjalan meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi.