RRI.CO.ID, Bima - Realisasi retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima mengalami penurunan drastis dan jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp1,59 miliar, capaian pendapatan bahkan tidak menyentuh angka satu persen.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Bima yang menilai adanya ketidaksesuaian antara potensi dan perencanaan target.

Kepala DKP Kabupaten Bima, Tajuddin, mengakui rendahnya realisasi tersebut. Ia menyebut capaian tahun 2025 hanya berada di kisaran nol koma sekian persen.

Menurutnya, kegagalan ini bukan karena minimnya potensi, melainkan karena sejumlah sumber retribusi tidak dapat dimanfaatkan akibat kendala regulasi dan teknis di lapangan.

"Potensi sebenarnya banyak, mulai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, hingga cold storage. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak bisa berjalan optimal," katanya, Senin 27 April 2026.

Salah satu sumber terbesar yang tidak lagi bisa dimanfaatkan adalah sektor tambak udang. Padahal, sektor ini sebelumnya menjadi penyumbang utama dalam perhitungan target pendapatan.

"Kalau tambak udang masih diperbolehkan, potensi pendapatan bisa mencapai Rp3 miliar. Tapi karena aturan, itu tidak bisa lagi," ujarnya.

Selain itu, tidak berfungsinya TPI secara maksimal juga menjadi faktor utama. Banyak nelayan memilih menjual hasil tangkapan langsung di laut, sehingga tidak tercatat dan tidak dapat dikenakan retribusi.

Kondisi semakin diperparah dengan rusaknya fasilitas pabrik es yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan.

Dengan berbagai kendala tersebut, DKP menilai target yang ditetapkan selama ini tidak realistis. Untuk tahun 2026, pihaknya mengusulkan penyesuaian target menjadi lebih rasional, yakni di kisaran Rp100 juta hingga Rp300 juta.

"Kalau bisa capai Rp300 juta saja sudah sangat bagus untuk kondisi sekarang," ucapnya Tajuddin.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima, dan saat ini tinggal menunggu kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan revisi melalui APBD Perubahan 2026.