‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menaruh harapan besar pada program Desa Berdaya sebagai instrumen utama mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini dirancang tidak sekadar menjadi kanal distribusi bantuan, melainkan upaya sistematis untuk menggerakkan ekonomi desa dari akarnya.

‎Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, menyebut Desa Berdaya sebagai pendekatan terintegrasi yang memadukan kekuatan sosial dan potensi ekonomi lokal. “Ini bukan bantuan cuma-cuma. Kita ingin desa tumbuh dari potensi yang mereka miliki sendiri,” ujar Hamdi melalui keterangan tertulisnya, Jum'at, 3 April 2025.

‎Desain program ini dibagi dalam dua skema yaitu Tematik dan Transformatif. Keduanya menyasar persoalan yang sama kemiskinan namun dengan pendekatan berbeda.

‎Pada skema Tematik, pemerintah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di NTB tersentuh intervensi hingga 2029. Tahun ini, 256 desa dan kelurahan dipilih sebagai perintis, masing-masing menerima bantuan keuangan khusus sebesar Rp300 juta. Dana itu tidak bisa digunakan secara bebas. Pemerintah telah menetapkan daftar kegiatan dalam petunjuk teknis yang wajib diikuti.

‎Logika di balik skema ini sederhana: desa didorong menemukan keunggulan masing-masing, baik di sektor pangan maupun pariwisata, untuk menciptakan lompatan ekonomi. Namun, di titik ini pula tantangan muncul. Ketergantungan pada proposal dan verifikasi administratif berpotensi memperlambat realisasi di lapangan, terutama bagi desa dengan kapasitas perencanaan terbatas.

‎Sementara itu, skema Transformatif bergerak lebih langsung. Program ini menyasar kepala keluarga (KK) miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sebanyak 6.711 KK di 40 desa menjadi target tahap awal, dengan masing-masing menerima bantuan Rp7 juta.

‎Bantuan ini dirancang sebagai modal produktif, bukan konsumtif. Pemerintah menempatkan pendamping sebagai kunci. Sebanyak 144 pendamping desa akan dilatih sebelum diterjunkan untuk membantu keluarga sasaran menentukan jenis usaha yang sesuai.

‎Pendekatan ini menjanjikan presisi. Alih-alih berbasis wilayah, intervensi dilakukan pada unit terkecil. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pendampingan. Tanpa kontrol dan evaluasi ketat, risiko bantuan berubah menjadi konsumsi jangka pendek tetap terbuka.

‎Di sisi lain, pemerintah mencoba menutup celah tersebut dengan pendekatan revitalisasi usaha. Fokusnya bukan menciptakan usaha baru semata, melainkan menghidupkan kembali keterampilan yang sempat terhenti, terutama pascapandemi. Strategi ini dinilai lebih realistis karena bertumpu pada pengalaman yang sudah dimiliki masyarakat.

‎Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih mengemuka. Apakah intervensi berbasis bantuan tunai cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural? Bagaimana menjamin keberlanjutan usaha setelah pendampingan berakhir? Dan sejauh mana sinergi dengan sektor swasta serta akademisi benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar konsep di atas kertas?

‎Desa Berdaya jelas menawarkan kerangka yang komprehensif. Ia mencoba menjahit pendekatan makro dan mikro dalam satu desain kebijakan. Namun, seperti banyak program ambisius lainnya, ujian sesungguhnya ada pada implementasi.

‎Jika berhasil, program ini bukan hanya akan menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengubah wajah desa di NTB menjadi pusat pertumbuhan baru. Sebaliknya, jika tersendat, ia berisiko menjadi satu lagi program yang kuat di perencanaan, namun lemah dalam pelaksanaan.