RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah melalui penyediaan kendaraan operasional bagi kepala dusun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,65 miliar untuk pengadaan 113 unit sepeda motor operasional.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan mobilitas aparatur kewilayahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis cukup menantang.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara, Atmaja Gumbara, mengatakan, mekanisme pengadaan dilakukan melalui transfer anggaran dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa akan melaksanakan pembelian kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah desa sudah menyampaikan dokumen usulan sehingga nantinya dana dapat ditransfer dan desa melakukan pembelian sesuai mekanisme pemerintah," ujarnya, Selasa 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, program kendaraan operasional kepala dusun bukanlah kebijakan baru. Pemerintah daerah telah memulainya sejak 2024 dengan sistem bertahap agar seluruh desa memperoleh kesempatan yang sama.

Pada tahap awal, setiap desa telah memperoleh sedikitnya tiga unit kendaraan operasional. Hingga akhir 2025, total kendaraan yang telah disalurkan mencapai 19 unit, terdiri atas dua unit pada tahap pertama dan 17 unit pada tahap kedua.

Melalui pengadaan 113 unit pada tahun 2026, jumlah kendaraan operasional kepala dusun yang telah difasilitasi pemerintah daerah akan mencapai 132 unit.

Atmaja mengatakan pemerintah tidak menetapkan merek maupun tipe kendaraan secara khusus. Desa diberikan keleluasaan menentukan spesifikasi sesuai kebutuhan dengan estimasi harga sekitar Rp23 juta per unit.

Meski demikian, kendaraan yang dibeli tetap diarahkan memiliki spesifikasi seragam agar mendukung efektivitas operasional para kepala dusun saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat.