DPD RI Siap Perjuangkan Aspirasi NTB, Fokus Infrastruktur, Data, dan Desa Berdaya
- 04 Agt 2026 15:55 WIB
- Mataram
Poin Utama
- DPD RI berkomitmen mengawal aspirasi dan program prioritas NTB agar mendapat dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat.
- Pemprov NTB mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, termasuk penyelarasan data dan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
RRI.CO.ID, Mataram – Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya, berkomitmen mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat. Komitmen itu disampaikan saat menyerap aspirasi pemerintah daerah di Kantor Bappeda NTB, Mataram, Selasa, 4 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Evi menerima sejumlah usulan strategis dari organisasi perangkat daerah (OPD). Aspirasi yang disampaikan mencakup pengembangan program Desa Berdaya, penyelesaian berbagai persoalan di Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau.
Evi mengatakan seluruh masukan tersebut akan dibawa dalam pembahasan bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja DPD RI. Menurut dia, komunikasi tidak hanya dilakukan melalui rapat resmi, tetapi juga lewat koordinasi langsung dengan kementerian agar penyelesaian persoalan daerah dapat dipercepat.
"Masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat akan saya sampaikan dan perjuangkan di tingkat pusat," kata Evi.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyerahkan salinan surat atau dokumen pendukung agar dapat diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan arah pembangunan NTB dirancang selaras dengan visi pembangunan nasional. Pemerintah provinsi mengusung visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia dengan menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Menurut Nelly, status NTB sebagai provinsi kepulauan membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang lebih optimal. Ia juga memaparkan sepuluh program unggulan Pemprov NTB, seperti Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang memerlukan sinergi lintas kementerian.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia. Menurut dia, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi kendala dalam penyaluran berbagai program pembangunan.
"Data daerah sering tidak sama dengan data pusat sehingga program yang dijalankan tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan," ujarnya.
Selain OPD provinsi, perwakilan pemerintah kabupaten dan kota juga menyampaikan berbagai persoalan. Mereka menyoroti dampak efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah yang memengaruhi belanja pegawai. Aspirasi lain mencakup isu kehutanan, akses permodalan usaha mikro melalui KUR, serta pengembangan potensi lokal berbasis hilirisasi industri.
Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap komunikasi dengan DPD RI semakin memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap program prioritas daerah, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....