RRI.CO.ID, Lombok Barat – Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang berlokasi di Kecamatan Kediri hingga kini masih terbengkalai. Ironisnya, fasilitas yang seharusnya mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu justru tidak berfungsi lantaran berdampingan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang kerap meluber hingga ke badan jalan.

Kondisi TPS yang berada di jalur nasional tersebut menuai keluhan warga. Tumpukan sampah yang sering melimpah tidak hanya mengganggu pengendara, tetapi juga menciptakan pemandangan kumuh dan bau tak sedap, terutama karena lokasinya berdekatan dengan permukiman dan pondok pesantren.

Kepala Desa Kediri, Fadholi Ibrahim, menyatakan dukungannya agar pemerintah daerah segera mengoptimalkan kembali fungsi RPH tersebut. Ia menilai keberadaan TPS di lokasi itu justru menjadi sumber persoalan utama.

“Kami lebih setuju RPH dihidupkan kembali daripada lokasi ini dijadikan TPS,” ujarnya kemarin.

Ia menegaskan keberadaan TPS di pinggir jalan utama menuju Lombok Tengah sudah lama dikeluhkan masyarakat. Selain merusak estetika kawasan, kondisi tersebut juga berdampak pada kenyamanan lingkungan.

“Keberadaan TPS ini sangat mengganggu karena dekat dengan pemukiman, ponpes, dan jalan besar. Bau yang ditimbulkan sangat menyengat,” katanya menegaskan.

Fadholi juga mendesak agar TPS tersebut segera direlokasi ke tempat yang lebih layak. Menurutnya, kondisi TPS saat ini sudah jauh dari kata ideal karena kapasitasnya tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk.

“TPS ini sering overload karena sampah datang dari lima desa, yakni Kediri, Kediri Selatan, Montong Are, Jagaraga Indah, dan Gelogor. Bahkan ada juga dari luar daerah,” ucapnya.

Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil langkah konkret dengan mengumpulkan para kepala desa yang selama ini membuang sampah ke lokasi tersebut untuk mencari solusi bersama.

“Kami siap berdialog langsung dengan Bupati Lombok Barat untuk menyampaikan persoalan ini,” katanya mengakhiri.

Senada dengan itu, Kepala Desa Montong Are, Mujitahid, juga menilai lokasi TPS tersebut tidak tepat. Ia mendorong agar TPS segera dipindahkan demi kenyamanan masyarakat.

“Lokasi ini memang tidak pas untuk TPS, sebaiknya segera direlokasi,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar setiap desa memiliki depo sampah sementara, sehingga sampah dapat dikelola lebih teratur sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sementara itu, Kepala UPT RPH Lombok Barat, H. Jumrah, mengakui bahwa RPH di Kediri sudah lama tidak beroperasi. Faktor utama penyebabnya adalah lokasi yang berdampingan langsung dengan TPS.

“Memang RPH ini tidak beroperasi karena dekat dengan TPS, sehingga masyarakat enggan memotong ternak di sini,” katanya.

Padahal, menurutnya, saat masih aktif, RPH tersebut cukup diminati masyarakat. Tidak hanya warga Lombok Barat, tetapi juga masyarakat dari Lombok Tengah yang berada di wilayah perbatasan.

“Dulu cukup ramai, banyak yang memotong ternak di sini, bahkan pembeli datang dari luar daerah,” ujarnya.

Kini, kondisi RPH yang mangkrak menjadi simbol persoalan tata kelola lingkungan dan aset daerah yang belum optimal. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar RPH dapat difungsikan kembali, sekaligus menuntaskan persoalan TPS yang meresahkan.