RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menyatakan kesiapannya menghadapi kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menegaskan pihaknya akan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang ditetapkan oleh pusat.

“Pemkab Lombok Barat pada prinsipnya siap, tinggal menyesuaikan dengan kebijakan pusat karena ini memang kewenangan pemerintah pusat,” ujar LAZ Senin, 30 Maret 2026.

Menurut LAZ, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait penerapan WFH. Oleh karena itu, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Lombok Barat masih berjalan normal dengan sistem kerja masuk kantor seperti biasa.

“Kita masih menunggu keputusan resmi, jadi sementara ini tetap bekerja seperti biasa di kantor,” katanya menegaskan.

Dari sisi kesiapan internal, LAZ menjelaskan Pemkab Lombok Barat tidak mengalami kendala berarti. Hal ini karena sistem kerja yang selama ini diterapkan sudah berbasis target dan kinerja yang terukur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas.

“Kami sudah terbiasa bekerja dengan sistem berbasis kinerja, jadi ASN bisa tetap menjalankan tugas meskipun tidak selalu harus berada di kantor,” ucapnya.

Ia juga mengaku mendukung penerapan WFH selama tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, indikator kinerja hanya perlu sedikit penyesuaian agar selaras dengan kebijakan baru nantinya.

Selain kesiapan menghadapi WFH, Pemkab Lombok Barat juga terus memperkuat langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). LAZ menegaskan upaya efisiensi sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum adanya wacana kebijakan tersebut.

“Tanpa kebijakan ini pun, kami sudah melakukan efisiensi dengan memangkas program yang tidak produktif dan mengalihkan anggaran ke kegiatan yang lebih bermanfaat,” katanya.

Ia menekankan setiap penggunaan anggaran daerah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi komitmen utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun uang daerah yang tidak bermanfaat untuk rakyat, itu pesan utama kami dalam efisiensi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pengurangan penggunaan kendaraan dinas sebagai bagian dari efisiensi, LAZ menilai hal tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah. Ia mencontohkan Kota Mataram yang memungkinkan penggunaan sepeda karena wilayahnya relatif kecil.

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan Lombok Barat yang memiliki wilayah cukup luas sehingga sulit menerapkan kebijakan serupa.

“Kalau di kota mungkin bisa naik sepeda karena wilayahnya kecil, tapi di Lombok Barat ini wilayahnya luas, jadi sulit diterapkan,” katanya mengakhiri.