Pemkab Lobar Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi Hadapi Ancaman La Nina

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan inflasi akibat dampak fenomena La Nina yang diperkirakan dapat memengaruhi sektor pangan dan distribusi logistik nasional.

Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saikhu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) H. Muhammad Tito Karnavian, dari Ruang Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Senin 29 Juni 2026.

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan langkah menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang meningkatnya intensitas curah hujan akibat fenomena La Nina.

Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan, mempercepat langkah mitigasi, serta menjaga stabilitas pasokan pangan agar inflasi tetap terkendali.

Menteri Dalam Negeri menilai fenomena La Nina tidak hanya berpotensi meningkatkan curah hujan, tetapi juga dapat memicu banjir, merusak lahan pertanian, hingga menghambat distribusi logistik antardaerah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah yang berisiko mengalami kenaikan harga.

"Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman, serta mengambil langkah cepat apabila terjadi gangguan pada rantai distribusi," ujar Mendagri H. Muhammad Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah, TPID, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai potensi dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan.

"Koordinasi yang solid dan langkah antisipatif menjadi kunci agar pasokan pangan tetap terjaga dan masyarakat tidak terdampak oleh gejolak harga," tegasnya.

Melalui penguatan koordinasi, pemantauan stok secara berkala, serta respons cepat terhadap potensi gangguan distribusi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan cuaca ekstrem.

"Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kewaspadaan dan bekerja secara terpadu agar inflasi tetap terkendali serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Lombok Barat menunjukkan komitmennya mendukung kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi utama menghadapi tantangan perubahan iklim.

"Sinergi seluruh pihak menjadi modal utama agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga pangan," katanya mengakhiri.