RRI.CO.ID, Mataram - Sebanyak 1.415 jemaah umrah asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat masih berada di Arab Saudi di tengah memanasnya konflik kawasan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Data tersebut dihimpun Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi NTB hingga Senin, 2 Maret 2026.

Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, H. Lalu Muhammad Amin, mengatakan jumlah tersebut berdasarkan pembaruan data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH).

“Jumlah jemaah umrah asal NTB yang masih di Saudi sampai hari ini, 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 orang," kata Amin saat dikonfirmasi di Mataram, Senin. 2 Maret 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 43 orang dijadwalkan pulang hari ini. "Yang terjadwal pulang pada hari ini 2 Maret 2026 sebanyak 43 Orang," imbuhnya.

Menurut dia, data yang masuk ke SISKOPATUH terus diperbarui, baik untuk jemaah yang berangkat maupun yang dijadwalkan kembali ke Tanah Air. Selama penerbangan dilakukan secara langsung (direct flight) dari Jeddah ke Indonesia tanpa transit di negara yang terdampak konflik, kepulangan dinilai relatif aman.

“Yang berpotensi terdampak itu jemaah yang transit di negara-negara tertentu di kawasan Timur Tengah yang menutup wilayah udaranya,” ujar Amin.

Ia memastikan kondisi di Bandara Jeddah masih aman dan operasional penerbangan tetap terkendali. Namun, perubahan rute dan penjadwalan ulang bisa terjadi apabila maskapai harus menghindari jalur udara yang dinilai berisiko.

Untuk jemaah yang melakukan penerbangan transit, penjadwalan ulang sepenuhnya menjadi kewenangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPU) dan maskapai. Kanwil Kemenhaj NTB, kata Amin, tidak memiliki kendali langsung terhadap teknis transit.

“Kami mengimbau jemaah tetap tenang dan terus berkomunikasi dengan PPU selaku travel, dengan maskapai, juga dengan Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi atau KBRI setempat,” ujarnya.

Adapun 43 jemaah yang dijadwalkan pulang pada 2 Maret 2026 telah terverifikasi dalam sistem. Namun, waktu kedatangan di Bandara Internasional Lombok bergantung pada skema penerbangan, termasuk kemungkinan transit di Jakarta atau Kuala Lumpur.

Di tengah situasi geopolitik yang belum sepenuhnya stabil, Amin juga mengimbau calon jemaah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penundaan, terutama bila rute penerbangan melintasi wilayah yang berpotensi terdampak konflik.

“Bukan berarti tidak berangkat, tetapi dihimbau menunda sesuai kondisi keamanan. Jika penerbangan direct dan dinyatakan aman oleh maskapai, tentu tetap berjalan,” katanya.

Sejauh ini, Kanwil Kemenhaj NTB menyatakan belum ada laporan insiden yang menimpa jemaah asal NTB di Arab Saudi. Pemerintah daerah dan otoritas terkait disebut terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri.