RRI.CO.ID, Lombok Utara — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menemukan ironi di tengah lanskap pariwisata Lombok Utara. Saat menyambangi rumah-rumah warga di Desa Sigar Penjalin, Rabu, 25 Februari 2026, ia mendapati sejumlah keluarga masih hidup dalam kemiskinan ekstrem tidak jauh dari kawasan wisata yang kian berkembang.

Desa Sigar Penjalin berada di koridor strategis pariwisata. Di sekitarnya berdiri vila dan hotel premium, lapangan golf, hingga destinasi seperti Pantai Sire. Namun, geliat ekonomi di sektor wisata belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga.

“Potensinya besar, tapi tadi saya melihat langsung masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kondisinya memang berat, sehingga perlu intervensi yang kolaboratif dan terorkestrasi,” kata Iqbal.

Ia meninjau kondisi hunian warga, berbincang dengan keluarga penerima bantuan, dan melihat anak-anak yang tumbuh dalam keterbatasan. Kontras antara kemewahan fasilitas wisata dan kondisi sebagian warga, menurut dia, tak bisa dibiarkan menjadi jurang yang permanen.

Pemerintah Provinsi NTB, ujar Iqbal, akan mengintervensi melalui Program Desa Berdaya. Pendamping desa telah memetakan potensi dan persoalan utama, termasuk tingginya jumlah anak muda tanpa mata pencaharian tetap.

Targetnya dalam satu tahun, setiap kepala keluarga memiliki sumber pendapatan yang jelas. “Harapannya, dalam setahun setiap kepala keluarga sudah mandiri, sudah punya income tetap sebagai tempat bergantung hidupnya. Itu inti penyelesaian kemiskinan,” ujarnya.

Intervensi tak hanya menyasar aspek ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan langkah pada sektor pendidikan, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang desa. Tahun ini, 40 desa kategori miskin ekstrem menjadi sasaran Program Desa Berdaya.

Terkait stimulus Rp500 juta per desa, Iqbal menegaskan penggunaannya harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan dilakukan secara bottom up, dengan pemerintah desa dan pendamping mengidentifikasi program yang benar-benar menjadi pengungkit ekonomi lokal.

“Semua harus berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Tugas kepala desa dan pendamping menentukan apa yang bisa jadi pengungkit,” katanya.

Ia juga menekankan pendekatan kolaboratif. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan akan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, hingga perguruan tinggi. Program Desa Berdaya dirancang bersifat orkestratif menghimpun peran berbagai pihak yang sudah lebih dulu hadir di desa, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader posyandu, hingga perangkat desa.

“Jangan pernah berpikir mau bekerja sendiri menyelesaikan masalah desa ini. Tidak mungkin,” ujarnya.

Kepala Desa Sigar Penjalin, Zawil Fadli, berharap intervensi tersebut dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Ia menilai dukungan pemerintah provinsi menjadi momentum untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

“Kami berharap warga kami yang miskin ekstrem bisa diintervensi melalui program-program berdaya, sehingga persoalan kemiskinan di desa kami bisa diselesaikan,” katanya.