Damkarmat Lobar Butuh Tambahan UPT Demi Respons Kebakaran Lebih Cepat

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lombok Barat tengah menyiapkan penguatan layanan pemadaman melalui penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memangkas waktu tanggap petugas ketika menghadapi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya, mengingat karakter geografis Lombok Barat yang cukup beragam dan wilayah pelayanan yang luas.

Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, H. Suherman, S.IP., mengatakan keberadaan UPT di sejumlah titik menjadi kebutuhan strategis agar standar response time penanganan kejadian dapat dipenuhi secara optimal.

Menurutnya, kecepatan petugas tiba di lokasi bukan sekadar kebutuhan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan pemadam kebakaran.

"Analisa kita memang seperti itu. Kita sudah beberapa kali mencoba dan melihat bahwa kita harus punya UPT di beberapa tempat," ujar Suherman saat ditemui RRI dikantornya, Gerung, Lombok Barat. Selasa 11 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, rencana pengembangan UPT tersebut telah memiliki dasar dalam Peraturan Bupati (Perbup). Dengan kondisi Lombok Barat yang terdiri dari 10 kecamatan, pembagian wilayah kerja menjadi salah satu strategi agar jangkauan pelayanan pemadam kebakaran lebih merata.

Untuk wilayah utara, UPT telah terbentuk di kawasan Batulayar dan Gunungsari. Sementara itu, pemerintah daerah merencanakan penguatan pelayanan di wilayah Narmada dan Lingsar melalui satu UPT.

Adapun wilayah selatan diarahkan memiliki UPT di Sekotong dengan cakupan pelayanan hingga Kecamatan Lembar.

"Dengan tiga UPT ditambah markas besar, seluruh wilayah Lombok Barat diharapkan bisa tercakup. Markas besar nantinya menangani wilayah Kediri, Kuripan, Gerung dan Labuapi," katanya menegaskan.

Suherman menilai pola tersebut akan membuat distribusi layanan lebih proporsional, terutama karena kondisi geografis masing-masing wilayah tidak seragam.

Sekotong, misalnya, memiliki karakter wilayah yang luas dan sebagian berada di kawasan pegunungan. Kondisi tersebut membutuhkan pola penanganan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan yang relatif mudah dijangkau.

"Kalau berbicara luas wilayah, Lombok Barat ini topografinya berbeda-beda. Ada wilayah pegunungan seperti Sekotong yang tentu harus ditangani dengan cara yang berbeda," ucapnya.

Saat ini Damkarmat Lombok Barat memiliki tujuh unit kendaraan operasional pemadam, ditambah satu kendaraan supply berupa mobil tangki. Dari sisi jumlah penduduk, armada yang tersedia dinilai masih mencukupi. Namun, kebutuhan tersebut berubah jika dihitung berdasarkan luas wilayah serta karakter geografis daerah.

Karena itu, idealnya setiap kecamatan memiliki unit pelayanan tersendiri. Jika pembentukan UPT belum dapat dilakukan di seluruh kecamatan, opsi lain yang dapat dikembangkan adalah membangun pos siaga untuk memperpendek jarak tempuh petugas.

"Kalau tidak dalam bentuk UPT, bisa dalam bentuk pos, istilahnya pos siaga. Masing-masing kecamatan paling tidak harus ada," katanya.

Dari sisi personel, Suherman menyebut jumlah yang tersedia saat ini masih mencukupi untuk armada dan struktur pelayanan yang berjalan. Namun, kebutuhan sumber daya manusia akan meningkat apabila pemerintah daerah menambah UPT baru.

Ia memperkirakan satu UPT tambahan membutuhkan sedikitnya 20 personel. Dengan rencana penambahan dua UPT, kebutuhan tenaga dapat bertambah sekitar 40 orang.

"Personel kita sekarang cukup. Tetapi kalau kita menambah UPT, berarti kita kekurangan. Kalau tambah satu UPT saja minimal ada tambahan 20 orang, kalau dua UPT berarti tambah sekitar 40 personel," katanya.

Suherman menyebut Wakil Bupati Lombok Barat telah memberikan sinyal terkait kemungkinan penambahan UPT untuk memperkuat pelayanan Damkarmat.

Rencana tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga petugas tidak hanya mengandalkan markas utama ketika menerima laporan kejadian dari wilayah yang jauh.

Penguatan struktur pelayanan, penambahan titik siaga, kecukupan armada, serta dukungan personel menjadi bagian penting untuk mengejar waktu tanggap yang lebih cepat.

"Harapannya, dengan pola ini peningkatan response time kita bisa tercapai," katanya mengakhiri.