Karhutla di TNGR Berhasil Dikendalikan, Bupati Lotim Minta Dukungan Sarpras

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama sejumlah unsur terkait berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Penanganan melibatkan petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat setempat.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, sepanjang tahun ini telah terjadi dua kasus kebakaran di kawasan TNGR, yakni pada Mei dan awal Agustus. Namun, kedua kejadian tersebut dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat melalui penanganan bersama seluruh unsur terkait.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin 10 Agustus 2026. Dalam rapat yang diikuti kepala daerah se-Indonesia tersebut, Bupati menyampaikan langsung kondisi terkini penanganan Karhutla di wilayah Lombok Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Bupati menjelaskan, penanganan Karhutla di kawasan TNGR dilakukan secara bersama-sama dengan Forkopimda dan unsur terkait. Berkat gerak cepat seluruh pihak, api berhasil dipadamkan dan kondisi kawasan dinyatakan aman.

“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak,” ujar Bupati.

Meski berhasil dikendalikan, Bupati mengingatkan bahwa TNGR memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi destinasi wisata lokal, tetapi juga merupakan salah satu objek wisata. Tentunya yang mendapat perhatian wisatawan mancanegara.

“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tambahnya.

Karena itu, Bupati berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana penanganan Karhutla, baik untuk operasi pemadaman maupun pencegahan. Menurutnya, keterbatasan peralatan menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi kebakaran di kawasan tersebut.

“Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozle, dan sebagainya,” ungkapnya.

Bupati juga meminta perhatian pemerintah pusat untuk penyempurnaan alat pelindung diri (APD) serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi Karhutla, khususnya di kawasan TNGR.

Menko Polkam memahami kekhawatiran tersebut dan meminta pemerintah daerah segera mengajukan permintaan penambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Timur bersama seluruh pihak dalam mengendalikan Karhutla.

Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan agar penanganan Karhutla tidak hanya bersifat responsif atau menunggu kondisi darurat terjadi. Upaya pencegahan dinilai harus dilakukan secara terukur dan mengubah pola penanganan secara fundamental sebelum titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi dengan mengesampingkan ego sektoral. Seluruh unsur diminta menyatukan kekuatan sejak tahap deteksi dini, pencegahan, pemadaman hingga penegakan hukum.

Sebagai bagian dari pencegahan, pemerintah daerah juga didorong menggalakkan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional. Optimalisasi instrumen daerah perlu dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran yang memicu Karhutla.

Secara nasional, luas Karhutla pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare. Pemerintah juga mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, mengingat puncak musim kemarau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September.