RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan intervensi pasar melalui gerakan pangan murah (GPM) menyusul lonjakan harga cabai rawit menjelang Ramadan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan langkah itu setelah melakukan inspeksi mendadak di Pasar Mandalika Bertais, Kota Mataram, Selasa, 10 Februari 2026.

Dari pantauan di lapangan, harga cabai rawit menembus Rp90 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram. Angka tersebut jauh di atas harga acuan yang diharapkan berada di kisaran Rp57 ribu per kilogram. Kenaikan ini dinilai menjadi penyumbang utama tekanan inflasi pangan di NTB.

“Lonjakan tertinggi terjadi pada cabai rawit. Dampaknya signifikan terhadap indeks harga. Karena itu, intervensi pasar akan kami mulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar NTB,” kata Iqbal di sela-sela sidak.

Inspeksi tersebut dilakukan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus sekaligus Satgas Pangan Polda NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, serta jajaran pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Mataram.

Menurut Iqbal, kenaikan harga dipicu kombinasi faktor cuaca, distribusi, dan peningkatan permintaan. Curah hujan tinggi menghambat panen petani, sementara sebagian besar pasokan cabai NTB justru mengalir ke Pulau Jawa. Di saat bersamaan, konsumsi masyarakat meningkat menjelang Ramadan.

Meski harga melonjak tajam, Iqbal memastikan belum ditemukan indikasi penimbunan. “Cabai adalah komoditas yang cepat rusak. Kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun pengawasan tetap kami perketat bersama kepolisian dan Bank Indonesia,” ujarnya.

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB akan berkomunikasi langsung dengan pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pemerintah meminta pasokan lokal diprioritaskan sebelum cabai dikirim ke luar daerah.

“NTB tidak boleh kekurangan cabai. Stok untuk kebutuhan masyarakat lokal harus diutamakan agar harga segera terkendali,” kata Iqbal.

Tekanan harga ini dirasakan langsung pedagang kecil. Made Kuniarti, pedagang asal Gunung Sari, Lombok Barat, mengaku terpaksa berbelanja ke Pasar Mandalika karena harga lebih rendah dibandingkan pasar di wilayahnya.

“Di tempat saya sudah Rp115 ribu per kilo. Di sini masih Rp95 ribu. Saya butuh sekitar 1,5 kilo setiap hari. Harapannya pemerintah cepat gelar pasar murah,” kata Made.

Selain memantau harga pangan, Gubernur juga menyoroti kondisi kebersihan pasar dan drainase yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perangkat daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan tidak terganggu.

Iqbal menegaskan, intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan. “Tugas pemerintah memastikan kebutuhan pokok tersedia dan harga tetap terjangkau. Warga harus bisa menjalani Ramadan dengan tenang,” ujarnya.