Poin Utama
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku sangat terkejut atas operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
- Kasus OTT ini dijadikan peringatan keras bagi semua kepala daerah dan aparatur sipil negara di NTB untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
- Terkait roda pemerintahan di Lombok Barat, Iqbal mengatakan Pemprov NTB akan segera membahas mekanisme pengisian kepemimpinan sementara.
RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengaku terkejut atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Menurutnya, kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara di NTB untuk segera memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Saya jujur saja, saya kaget sekaget-kagetnya," kata Iqbal di Mataram, Selasa, 21 Juli 2026.
Iqbal berharap kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat menjadi yang terakhir di NTB. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang mengelola proyek infrastruktur, memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjalankan prinsip good governance.
"Saya mengingatkan semua pihak untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga good governance. Kita harus pastikan ini tidak terjadi lagi di NTB. Kita ingin ini yang terakhir," ujarnya.
Meski mengaku sedih atas peristiwa tersebut, Iqbal menegaskan pemerintah provinsi tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menghakimi sebelum ada putusan pengadilan.
"Berikan kesempatan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Jangan membuat trial by media atau trial by media sosial. Kita hormati proses hukum dan tunggu kesimpulan dari KPK serta proses peradilan," katanya.
Terkait roda pemerintahan di Lombok Barat, Iqbal mengatakan Pemprov NTB akan segera membahas mekanisme pengisian kepemimpinan sementara, apakah melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), atau penjabat (Pj), sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai kasus ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Ini menunjukkan memang perlu pembenahan total di birokrasi Lombok Barat. Saya berharap Wakil Bupati bisa berada di garis terdepan memimpin upaya pembenahan itu," ujarnya.
Iqbal secara khusus menyoroti sektor pekerjaan umum yang selama ini dinilai rawan praktik korupsi. Karena itu, saat memberikan arahan kepada jajaran Dinas PUPR NTB, ia kembali menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan proyek.
"Karena itu saya tadi menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan good governance," katanya.
Menurut Iqbal, kasus OTT KPK di Lombok Barat harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah kabupaten, kota, maupun Pemerintah Provinsi NTB agar memperkuat sistem pengawasan dan mencegah praktik korupsi sejak dini.
"Kita tidak ingin ada kejutan-kejutan seperti ini lagi. Jadikan ini pelajaran penting bagi kita semua," ujar Iqbal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....