RRI.CO.ID, Mataram - Belasan warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendatangi kantor DPRD NTB untuk menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap melanda wilayah mereka. Warga mendesak agar sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendungan Pengga (hilir) serta aliran sungai dari Dusun Kending Sampi hingga Dusun Kangas segera dilakukan pengerukan.

Kepala Desa Kabul, Sahurim, mengatakan sedimentasi di aliran sungai dari Kending Sampi (hulu) yang melewati Desa Kabul sepanjang kurang lebih 4,5 kilometer menyebabkan sungai meluap pada Rabu 14 Januari 2026. Akibatnya, delapan dusun terdampak dan sebanyak 337 kepala keluarga terendam banjir.

“Kami meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTB segera melakukan penanganan cepat berupa pengerukan sedimentasi mulai dari Sungai Kending Sampi, Sungai Pampang hingga Kangas, serta perbaikan Bendungan Pengga yang berada dekat dengan rumah warga,” ucap Sahurim saat hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) NTB, BBWS NTB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB di ruang Komisi IV DPRD NTB, Selasa 27 Januari 2026.

Menurut Sahurim, banjir hampir setiap tahun melanda Desa Kabul. Di wilayah hilir, sekitar 180 jiwa terdampak akibat luapan Bendungan Pengga yang menerima kiriman air dari hulu. Dangkalnya aliran sungai akibat sedimentasi turut memperparah kondisi banjir.

“Setiap tahun kami kebanjiran. Kami berharap BBWS segera melakukan pengerukan sungai dan perbaikan Bendungan Pengga. Kalau bisa dilakukan pengerukan sekaligus pembuatan tanggul,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Falahudin, salah seorang warga Desa Kabul. Ia mengkritik lambannya respons BBWS NTB dalam menangani dampak banjir. Menurutnya, pihak desa telah beberapa kali menyurati BBWS NTB untuk meminta pengerukan sungai dan Bendungan Pengga, namun belum mendapat kejelasan.

“Pak Gubernur NTB sempat datang dan menyarankan agar sedimentasi pasir bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dengan bersurat ke BBWS. Tapi sampai sekarang belum ada respons,” kata Falah.

Ia menambahkan, material pasir dari sungai sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, pengerukan tidak dapat dilakukan tanpa rekomendasi dari BBWS NTB.

“Kami sudah ke Dinas ESDM, tapi tidak bisa karena harus ada rekomendasi BBWS. Kalau tidak dikeruk, saat hujan kami pasti terendam lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, mendesak BBWS NTB segera turun ke lokasi. Ia menegaskan bahwa penanganan Bendungan Pengga dan aliran sungai merupakan kewenangan BBWS.

“Masyarakat menunggu kapan BBWS turun ke lapangan. Kalau terus diulur, persoalan ini tidak akan selesai,” kata politisi PAN tersebut.

Ia juga meminta OPD terkait seperti PU-Perkim dan BPBD NTB segera melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. “Namun persoalan utamanya tetap berada pada kewenangan BBWS NTB,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU-Perkim NTB, Ilham, menjelaskan pihaknya telah diperintahkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk menurunkan satu unit alat berat guna penanganan sementara. Namun, alat berat tersebut sebelumnya digunakan untuk membersihkan lumpur banjir di Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, serta menangani longsor di jalur Pusuk, Gunungsari.

“Alat berat baru selesai digunakan untuk penanganan longsor di Pusuk. Saat ini sudah standby. Terkait pemanfaatan pasir oleh masyarakat, kami bersama ESDM masih menunggu rekomendasi dari BBWS,” ujar Ilham.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah mendapat instruksi langsung dari Gubernur NTB untuk melakukan penanganan cepat di Desa Kabul.

“Gubernur sudah turun langsung dan meminta respons cepat. Kami mendorong BBWS segera melakukan identifikasi di lapangan, mana yang perlu ditangani dalam jangka pendek dan jangka panjang,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Terpisah, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam BBWS NTB, Lukman Nurzaman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti permohonan rekomendasi pemanfaatan pasir sedimentasi Sungai Pampang.

“Kami akan segera memproses surat rekomendasi tersebut. Mudah-mudahan dalam dua hari sudah ada jawaban sesuai prosedur,” ujarnya.

Lukman juga memastikan tim BBWS NTB akan turun ke lokasi pada Rabu 28 Januari 2026 untuk mengecek kondisi sedimentasi Sungai Pampang dan Bendungan Pengga.

“Setelah pengecekan final, kami akan menurunkan alat berat ke lokasi,” katanya.

Ia membantah anggapan lambannya penanganan banjir di Desa Kabul. Menurutnya, BBWS NTB telah menyusun jadwal penanganan, namun keterbatasan anggaran serta banyaknya bencana di daerah lain turut memengaruhi prioritas.

“Kami juga menangani banjir di Sekotong dan sudah menurunkan alat berat di sana. Jadi tidak ada kendala, hanya perlu penyesuaian prioritas,” ungkap Lukman.