Lombok Barat Kejar UHC 100 Persen, Data Kesehatan Diperkuat

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat pola kerja lintas sektor dalam pembangunan kesehatan dengan menempatkan data sebagai pijakan utama dalam menentukan program dan kebijakan.

Langkah tersebut dibahas dalam Pertemuan Kolaborasi Multi Sektor Optimalisasi Pembangunan Kesehatan sekaligus Evaluasi Pendampingan Tata Kelola Perencanaan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat di Hotel Montana Senggigi, Jumat, 2 Oktober 2026.

Forum yang melibatkan perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi dan mitra pembangunan itu dibuka Pj Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Saepul Ahkam.

Dalam kesempatan tersebut, Saepul Ahkam mengingatkan bahwa persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterhubungan program antarsektor.

“Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh sektor agar target pembangunan kesehatan dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sektor kesehatan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, hingga daya saing masyarakat.

Karena itu, penyusunan program kesehatan untuk 2027 diminta tidak berhenti pada daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki hubungan yang jelas antara persoalan yang hendak diselesaikan, indikator, target, kegiatan, sampai kebutuhan pembiayaan.

Menurutnya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2027 juga harus berjalan searah dengan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029 dan RKPD 2027. Perencanaan berbasis data dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kondisi masyarakat.

“Data harus menjadi dasar dalam menentukan arah intervensi, sehingga program yang disusun tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan kesehatan di lapangan,” katanya.

Sejumlah indikator pembangunan kesehatan menjadi perhatian Pemkab Lombok Barat. Di antaranya usia harapan hidup, stunting, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional atau Universal Health Coverage (JKN/UHC), kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses layanan kesehatan.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Lombok Barat pada 2025 berada di angka 73,03 tahun. Angka itu ditargetkan meningkat menjadi 73,75 tahun pada 2026 dan mencapai 76,68 tahun pada 2029.

Sementara itu, cakupan kepesertaan JKN/UHC pada 2025 telah mencapai 98,06 persen. Pemkab menargetkan cakupan tersebut dapat menyentuh 100 persen pada 2029.

Di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama. Evaluasi mencatat terdapat 12 kasus kematian ibu dan 73 kasus kematian balita sepanjang 2025.

Persoalan lain terdapat pada pengendalian tuberkulosis. Penemuan kasus TBC baru tercatat 65,5 persen dari target 90 persen. Kondisi itu menunjukkan masih diperlukan penguatan deteksi, pelayanan, pendampingan serta kolaborasi antarinstansi.

Saepul Ahkam menegaskan bahwa indikator kesehatan harus diterjemahkan ke dalam perencanaan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, dukungan terhadap pembangunan kesehatan tidak hanya berasal dari sektor kesehatan, tetapi dapat masuk melalui berbagai program sektoral.

“Setiap sektor memiliki ruang untuk berkontribusi. Dukungan itu perlu diterjemahkan dalam program dan penganggaran yang saling terhubung dengan kebutuhan pembangunan kesehatan,” ucapnya.

Kolaborasi juga diarahkan hingga tingkat desa. Pemerintah desa, program keluarga berencana, rumah sakit, perguruan tinggi serta berbagai mitra lainnya dinilai memiliki peran penting dalam memperluas intervensi dan memperkuat pembangunan kesehatan berbasis bukti.

Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pendampingan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan Lombok Barat yang telah berjalan sejak Mei 2025 bersama Universitas Udayana.

Pendampingan itu mencakup penyusunan Renstra Dinas Kesehatan PPKB 2025–2029, penyusunan Renja Dinas Kesehatan, pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), desk review Renja 2027 hingga pengembangan perencanaan program berdasarkan sistem kesehatan.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Lombok Barat mendorong lahirnya rumusan tindak lanjut dan kesepakatan bersama lintas sektor sebagai dasar memperkuat penyusunan Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Erni Suryana turut hadir dalam forum tersebut. Hadir pula narasumber dari Universitas Udayana, Dinar S.M. Lubis, Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Barat, Bapperida, Diskominfotik, BKAD, Dukcapil, Dinas PUPR Perkim, DPMD, akademisi Universitas Mataram dan Undigma, serta jajaran Dinas Kesehatan Lombok Barat.

“Kolaborasi yang dibangun hari ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih terukur, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan kesehatan benar-benar memperkuat kualitas sumber daya manusia Lombok Barat,” katanya mengakhiri.