BPJS Cabang Mataram Tindak Lanjuti Ratusan BPJS Nonaktif Warga Desa Sesela

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Keluhan ratusan warga Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respons langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, mengalami perubahan status kepesertaan sehingga dikhawatirkan kesulitan memperoleh layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis, turun langsung ke Desa Sesela untuk membahas persoalan tersebut bersama pemerintah desa sekaligus mencari skema penyelesaian bagi warga terdampak.

Agung menjelaskan, perubahan status kepesertaan tersebut berkaitan dengan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), termasuk pembaruan data berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Untuk beberapa desa mungkin salah satunya desil yang banyak dinonaktifkan. Hari ini kami bertemu dengan Kepala Desa Sesela untuk menindaklanjuti permasalahan penonaktifan BPJS Kesehatan," ujarnya. Kamis 17 September 2026.

Menurut Agung, BPJS Kesehatan pada prinsipnya menerima data peserta yang ditetapkan aktif maupun nonaktif. Karena itu, proses pemutakhiran data kepesertaan PBI JK tidak sepenuhnya berada di ranah BPJS Kesehatan.

"Kami hanya menerima data mana yang dinonaktifkan, sehingga kami tidak bisa melakukan reaktivasi secara langsung," katanya.

Meski demikian, Agung memastikan warga yang status PBI JK-nya berubah tidak serta-merta kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan alternatif kepesertaan melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah.

"Ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk warga yang dinonaktifkan dari PBI JK, bisa masuk ke segmen PBPU Pemda. Ini merupakan solusi yang sudah diberikan Pemda Lombok Barat kepada kami," katanya menegaskan.

BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga akan memperkuat sosialisasi agar pemerintah desa dan masyarakat memahami mekanisme yang harus ditempuh ketika menghadapi perubahan status kepesertaan.

Tahap awal, sosialisasi akan dilakukan kepada seluruh kepala dusun di Desa Sesela. Setelah itu, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat dan memperluas sosialisasi kepada pemerintah desa di Kecamatan Gunungsari.

"Senin nanti tahap pertama kami akan sosialisasikan kepada seluruh kepala dusun yang ada di Desa Sesela. Kemudian kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat, selanjutnya kami akan mengumpulkan kepala desa di wilayah Kecamatan Gunungsari," ucapnya.

Agung menegaskan, BPJS Kesehatan tetap memiliki tanggung jawab memastikan peserta JKN yang aktif memperoleh hak pelayanan sesuai ketentuan. Jika muncul kendala di lapangan, pihaknya akan mencari solusi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait dalam ekosistem program JKN.

"Ketika ada masalah, tentunya kami dari kantor cabang akan memberikan dan mencarikan jalan keluar dengan berkolaborasi bersama ekosistem yang ada dalam program JKN," katanya.

Ia juga menjelaskan terdapat mekanisme bagi peserta yang sudah dinonaktifkan namun dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain dapat diarahkan ke kepesertaan PBPU Pemda, terdapat pula mekanisme pengajuan kembali sebagai peserta PBI JK melalui Dinas Sosial dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Untuk masyarakat yang terkena nonaktif tetapi membutuhkan layanan, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Salah satunya melalui pendaftaran kembali sebagai PBI JK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsultasi untuk mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Kepala Desa Sesela, Taufik, menyambut kedatangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Menurutnya, kehadiran langsung pihak BPJS menjadi langkah penting untuk mencari solusi atas persoalan kepesertaan warga yang berubah secara tiba-tiba.

"Kami sangat bersyukur BPJS Kesehatan bisa langsung hadir ke Desa Sesela. Kita bisa sama-sama mencarikan solusi terkait masalah BPJS warga yang nonaktif secara tiba-tiba," katanya.

Taufik mengatakan, pemerintah desa memahami perubahan tersebut berkaitan dengan pembaruan data berdasarkan desil. Namun, persoalan pelayanan tetap menjadi perhatian karena sebagian warga yang terdampak merupakan masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyederhanakan mekanisme pengusulan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC), terutama ketika warga sedang berada dalam kondisi sakit dan membutuhkan penanganan segera.

Menurut Taufik, mekanisme pengusulan melalui fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas akan lebih membantu masyarakat dibandingkan harus mengurus administrasi ke pusat pemerintahan di Gerung.

"Harapan kami sebenarnya simpel. Ketika masyarakat sakit, pengusulan UHC cukup melalui puskesmas. Tidak perlu masyarakat atau keluarganya harus ke rumah sakit untuk mengurusnya," ucapnya.

Ia menilai puskesmas memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sekaligus dapat membantu mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan dan masuk dalam kondisi mendesak.

"Ketika ada masyarakat yang sakit dan dirawat di rumah sakit, tidak perlu lagi harus ke Gerung untuk mengurus UHC. Cukup melalui puskesmas karena puskesmas lebih tahu mana masyarakat yang betul-betul urgen," katanya menegaskan.

Taufik berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi menghasilkan mekanisme pelayanan yang lebih sederhana sehingga warga miskin dan kurang mampu tetap memperoleh akses kesehatan ketika membutuhkan.

"Ini persoalan yang urgen. Ketika masyarakat sakit, yang kami inginkan adalah pelayanan yang sederhana dan cepat, bukan menambah beban keluarga yang sedang menghadapi musibah," katanya mengakhiri.