Kejar Akreditasi, LPK KAMI Siapkan Generasi Muda NTB Hadapi Dunia Kerja

RRI.CO.ID, Mataram — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta di daerah itu untuk memastikan status akreditasi dan standar pelatihannya tetap terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd, saat menghadiri kegiatan visitasi akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kompeten Akademi Muda Indonesia (KAMI) di Mataram, Selasa 29 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Ida Wayan Putra Ekantara, SSTP., M.H. beserta jajaran, Ketua Komite Akreditasi LPK Provinsi NTB Zainur, S.Sos., asesor akreditasi LA/LPK Pusat Budi Harta Mulya, serta Direktur LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia Dr. (C) Ivan Suaidi, S.Sos., MM.

Aidy mengatakan, saat ini terdapat sekitar 229 LPK di NTB yang memiliki beragam kompetensi. Namun, jumlah LPK yang status akreditasinya masih aktif disebut belum mencapai 80 lembaga.

“Sekitar 229 LPK di Nusa Tenggara Barat yang saat ini dengan berbagai kompetensi. Namun status akreditasi mereka itu sekitar tidak sampai 80 yang masih running,” kata Aidy.

Menurutnya, sebagian LPK lainnya memiliki status akreditasi yang sudah berakhir sehingga perlu segera melakukan proses pembaruan atau akreditasi ulang. Disnakertrans NTB, kata Aidy, tengah mendorong percepatan proses tersebut agar lembaga pelatihan yang beroperasi di NTB memiliki pengakuan dan standar mutu yang jelas.

“Teman-teman LPK swasta yang saat ini masa akreditasinya sudah habis, masa berlakunya, segera memperbarui supaya ketika nanti sertifikat dikeluarkan, statusnya tidak mengambang untuk diterima bekerja,” ujarnya.

Aidy menegaskan, akreditasi menjadi bagian penting dalam memastikan lembaga pelatihan memenuhi standar nasional. Standar tersebut menjadi batas minimal yang harus dipenuhi sebelum sebuah lembaga memperoleh status terakreditasi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memilih lembaga pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan, masyarakat disarankan memastikan status lembaga dan legalitasnya melalui sumber informasi resmi.

“Ketika masyarakat akan mengikuti pelatihan tertentu di lembaga tertentu, baiknya bertanya dan melakukan konfirmasi kepada lembaga atau instansi yang kredibel,” katanya.

Akreditasi Jadi Penjaminan Mutu

Sementara itu, Asesor Akreditasi LA/LPK Pusat Budi Harta Mulya menjelaskan, proses akreditasi pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk mempersulit lembaga pelatihan.

Menurutnya, LPK harus memenuhi delapan standar yang menjadi persyaratan akreditasi. Asesor kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kondisi lembaga melalui asesmen atau verifikasi lapangan.

“Semua tidak ada yang rumit sebetulnya. Selama memenuhi kriteria, ada delapan standar yang harus mereka lengkapi. Yang penting butuh ketekunan untuk menyiapkan delapan standar tersebut,” jelas Budi.

Ia mengatakan, proses asesmen dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang disampaikan lembaga dengan kondisi di lapangan. Jika persyaratan terpenuhi, hasil asesmen kemudian direkomendasikan melalui sistem akreditasi.

Budi menyebut akreditasi bukan sekadar persoalan mendapatkan status, tetapi merupakan bentuk penjaminan mutu lembaga pelatihan.

“Ini sebagai penjaminan mutu lembaga,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan, pembinaan menjadi bagian dari proses akreditasi. Apabila masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, lembaga diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

“Bukan lolos atau tidak. Kami ini pembina. Kami membina, tolong dilengkapi. Jadi dikembalikan kepada lembaganya,” katanya.

Budi menambahkan, masa berlaku akreditasi lembaga pelatihan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kompeten Fokus Siapkan SDM Muda

Direktur LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia, Dr. (C) Ivan Suaidi, S.Sos., MM., mengatakan kehadiran lembaganya diarahkan untuk membantu meningkatkan kompetensi generasi muda sekaligus membuka peluang karier yang lebih luas.

“Kami Kompeten hadir untuk memenuhi panggilan anak-anak muda generasi muda sebagai bentuk komitmen kami, yaitu bagaimana bisa membantu pemerintah berkolaborasi meningkatkan kompetensi diri dan juga membuka peluang karier yang lebih luas, baik di nasional maupun di kancah internasional,” ujarnya.

Ivan mengatakan, LPK Kompeten tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan soft skill, mindset, keterampilan, pengetahuan, dan attitude peserta.

Sejumlah pelatihan yang menjadi prioritas saat ini antara lain artificial intelligence (AI), digital marketing, content creator, service excellence, dan public speaking.

Menurutnya, kemampuan komunikasi dan sikap menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. “Yang dikatakan kompeten tidak hanya punya ilmu, tapi punya skill, knowledge, dan attitude,” katanya.

Sepanjang 2026, Ivan menyebut LPK Kompeten telah melayani sekitar 522 peserta. Lembaga tersebut juga mendampingi mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan pelatihan sekaligus sertifikasi kompetensi sebagai nilai tambah ketika memasuki dunia kerja.

“Kita tidak hanya melatih, tetapi kita buat kompetensinya menjadi bukti,” ujarnya.

Ia berharap proses akreditasi tersebut semakin memperkuat kredibilitas LPK Kompeten Akademi Muda Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja.

“Harapannya kami lebih maju lagi ke depannya,” kata Ivan.