Gelar FGD, Program Profesor Berdampak Unram Fokus Atasi Kemiskinan Desa Kawo

RRI.CO.ID, Lombok Tengah - Upaya mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus dalam pengembangan Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Strategi tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Program Profesor Berdampak Universitas Mataram (Unram), di Aula Kantor Desa Kawo, Selasa, 11 Agustus 2026.

FGD bertema “Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Strategi Pengembangan Desa Kawo melalui Sinergi Program Profesor Berdampak Universitas Mataram dan Program Desa Berdaya Provinsi NTB” tersebut mempertemukan unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan terkait.

Forum tersebut diarahkan untuk menyatukan berbagai program pembangunan yang telah berjalan sekaligus mencari bentuk pendampingan akademik yang sesuai dengan persoalan masyarakat Desa Kawo.

Kepala Desa Kawo menyambut kehadiran Program Profesor Berdampak Unram dan mengajak masyarakat menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, program yang nantinya dikembangkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari LPPM Unram, Prof. Syahrul, PhD, menegaskan FGD menjadi awal dari proses pendampingan yang diharapkan menghasilkan dampak langsung. Perguruan tinggi tidak semata-mata hadir membawa program maupun anggaran, tetapi memberikan pengetahuan, keahlian, pendampingan, dan jejaring untuk membantu desa membangun program yang berkelanjutan.

Fasilitator FGD, Agus Purbathin Hadi, turut mengarahkan pembahasan agar pemetaan potensi dan persoalan Desa Kawo dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Pemetaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, UMKM, kesehatan, hingga pengembangan kapasitas masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi, memaparkan arah pembangunan daerah dan keterkaitannya dengan Program Desa Berdaya.

Menurutnya, pembangunan NTB diarahkan pada tiga prioritas besar, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan industrialisasi agroindustri, serta mendorong NTB semakin dikenal di tingkat dunia.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Program Desa Berdaya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat layanan dasar, menerapkan pendekatan GEDSI, serta membangun perlindungan sosial yang adaptif.

Dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris Baperida menjelaskan arah pembangunan melalui agenda MASMIRAH atau Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Mandiri, Sejahtera dan Harmonis.

Agenda tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, konektivitas antarwilayah, serta penguatan budaya luhur dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah juga menilai sinkronisasi program menjadi penting agar intervensi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program Desa Berdaya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tingkat desa.

Ketua Tim Profesor Berdampak, Prof. Aluh Nikmatullah, mengatakan proses menuju FGD telah diawali dengan sejumlah audiensi bersama Pemerintah Desa Kawo, Baperida, dan sejumlah institusi terkait.

Pendampingan tersebut diarahkan untuk mempertemukan Program Desa Berdaya dengan kapasitas akademik yang dimiliki Universitas Mataram.

“Tim Profesor Berdampak tidak membawa anggaran, tetapi membawa pendampingan,” kata Prof. Aluh, menegaskan.

Salah satu persoalan penting yang muncul dalam diskusi adalah bagaimana memastikan peningkatan produksi masyarakat diikuti dengan kepastian pasar. Akademisi sekaligus putra daerah Kawo, Prof. Sukartono, menilai pembangunan ekonomi desa perlu diarahkan pada pembentukan rantai nilai yang berkelanjutan.

Menurutnya, sejumlah komoditas seperti ayam kampung, kangkung, dan nanas memiliki peluang untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan sektor hotel, restoran, dan kafe. Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, kuantitas, dan kontinuitas.

“Percuma produksi meningkat jika tidak ada kesinambungan pasar,” menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam diskusi.

Karena itu, pengembangan ekonomi Kawo perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem bisnis yang menghubungkan petani dan peternak dengan pasar hingga konsumen akhir. Komoditas pertanian juga dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata melalui konsep wisata berbasis pertanian atau agrowisata.

Dalam pemetaan masalah, peserta FGD menemukan sejumlah potensi sekaligus tantangan yang perlu ditangani. Desa Kawo dinilai memiliki modal sosial berupa tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik, pengetahuan pertanian, usaha masyarakat yang berkembang, serta semangat untuk maju.

Pada sektor pertanian, sejumlah potensi yang teridentifikasi antara lain palawija, padi, melon, kacang koro, labu, dan berbagai tanaman lainnya. Pematang lahan juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan.

Di bidang peternakan, masyarakat memiliki usaha ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, kambing, hingga bebek. Limbah peternakan juga berpeluang diolah menjadi pupuk untuk mendukung sistem pertanian yang lebih terintegrasi.

Sementara sektor UMKM memiliki potensi melalui produk kerupuk, keripik, dan opak. Meski pemasaran pada tingkat lokal dinilai relatif berjalan, skala penjualan masih terbatas sehingga pelaku usaha membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.

Persoalan lain yang teridentifikasi meliputi pakan dan kesehatan ternak, digitalisasi usaha, kewirausahaan, pengairan pertanian, ketepatan sasaran bantuan, peningkatan kapasitas UMKM dan penenun, hingga kebutuhan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

FGD juga membahas keberlanjutan penanganan stunting. Perwakilan kader posyandu menyampaikan Desa Kawo pernah menjadi lokus stunting pada 2024 dan telah melakukan berbagai upaya penanganan.

Kader posyandu dinilai menjadi salah satu kekuatan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Selain kapasitas di bidang kesehatan, mereka juga membutuhkan peluang pengembangan usaha agar kegiatan pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Terbatasnya pembiayaan akibat berkurangnya dana desa menjadi salah satu tantangan. Karena itu, diperlukan model program yang mampu mengintegrasikan aspek kesehatan, pemberdayaan, pangan, dan ekonomi masyarakat.

Dalam pembahasan, peserta juga mendorong perubahan pendekatan dari bantuan yang bersifat sesaat menuju pendampingan bertahap dan berkelanjutan. Masyarakat dapat memulai dari skala kecil sebagai ruang pembelajaran sebelum dikembangkan menjadi model usaha yang lebih besar.

Melalui sinergi tersebut, Unram diharapkan berperan dalam pendampingan akademik, teknologi, inovasi, peningkatan kapasitas, dan riset terapan. Pemerintah provinsi dan kabupaten berperan dalam sinkronisasi kebijakan, fasilitasi program, serta dukungan teknis.

Sementara pemerintah desa, BUMDes, kelompok masyarakat, petani, peternak, UMKM, kader posyandu, dan kelompok lainnya menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program di tingkat lokal.

Pendekatan tersebut sekaligus berkaitan dengan sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 1 tentang Tanpa Kemiskinan, SDG 2 tentang Tanpa Kelaparan, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 9 tentang Industri, Inovasi dan Infrastruktur, SDG 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan, serta SDG 17 tentang Kemitraan.

FGD ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan melalui program yang lebih terarah. Program Profesor Berdampak diharapkan menjadi penghubung berbagai program yang telah tersedia, bukan berjalan sebagai program yang berdiri sendiri.

Bagi Desa Kawo, proses tersebut diarahkan untuk mengubah pola pembangunan dari sekadar bantuan menuju kemandirian, sekaligus memastikan penguatan ekonomi berjalan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Agus Purbathin Hadi menekankan bahwa hasil pemetaan dalam FGD perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga berbagai potensi Desa Kawo tidak berhenti sebagai identifikasi, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.