RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan lima program reformasi pendidikan yang mencakup pemerataan mutu sekolah, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kesejahteraan guru, hingga ketahanan pangan. Program tersebut diluncurkan di SMKN 5 Mataram, Rabu, 15 Juli 2026.

Lima program yang diperkenalkan yakni Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Iqbal mengatakan persoalan utama pendidikan di NTB masih terletak pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurut dia, sistem zonasi tidak akan berjalan optimal selama masyarakat masih menganggap hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang berkualitas.

"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Yang harus kita benahi adalah kualitas sekolahnya," kata Iqbal.

Untuk mempercepat pemerataan mutu, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Golden Ticket. Melalui program ini, kepala sekolah dipilih secara terbuka berdasarkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial, kemudian ditugaskan membenahi sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas.

Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus. Mereka juga dapat memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket serta memperoleh dukungan anggaran dan insentif selama menjalankan program perubahan.

Selain itu, Pemprov NTB meluncurkan program SMK Mendunia untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Program ini mendorong pengembangan SMK sesuai potensi daerah, seperti sektor pertambangan, alat berat, mekanik, hingga konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk.

Iqbal juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa Inggris agar lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional.

"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing," ujarnya.

Di bidang kesejahteraan tenaga pendidik, Gubernur menyerahkan keputusan relaksasi penggunaan Dana BOS. Kebijakan tersebut memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.

Mulai September 2026, guru PPPK Paruh Waktu akan menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu per bulan. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal meluncurkan Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI). Melalui program ini, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai.

Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, pemerintah memperkirakan NTB dapat menghasilkan lebih dari 20 ton cabai sebagai cadangan untuk membantu pengendalian inflasi sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter.

"Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab sekaligus membangun keterampilan hidup," kata Iqbal.

Pemprov NTB juga menegaskan komitmennya terhadap pendidikan inklusif. Pemerintah tengah mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap Sekolah Luar Biasa (SLB) agar anak berkebutuhan khusus memiliki akses pendidikan yang lebih baik.

Dalam kegiatan itu, Gubernur turut membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram, sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas peserta didik disabilitas.

"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind," ujar Iqbal.