RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, melantik dan mengambil sumpah jabatan 26 kepala sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) se-NTB di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Senin 26 Januari 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan selamat kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar untuk membawa perubahan nyata di satuan pendidikan masing-masing.

Menurutnya, sektor pendidikan merupakan indikator penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. Karena itu, kepemimpinan kepala sekolah dinilai sangat menentukan arah kemajuan kualitas pembelajaran di sekolah.

“Dunia pendidikan adalah salah satu indikator yang akan mendorong lebih baiknya angka IPM di daerah kita. Karena itu, amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Umi Dinda.

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut juga dilakukan seiring penetapan sejumlah kepala sekolah definitif yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas. Dengan kepemimpinan yang lebih pasti, diharapkan program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Umi Dinda mengingatkan para kepala sekolah untuk memahami secara utuh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB lima tahun ke depan. Keselarasan antara kebijakan sekolah dan arah pembangunan daerah disebut penting agar peningkatan kualitas pendidikan berjalan sistematis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Para kepala sekolah diminta membuktikan bahwa jabatan yang diemban merupakan hasil dari kompetensi dan rekam jejak, bukan karena kepentingan politik atau titipan pihak tertentu.

Fokus lain yang disoroti adalah tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Kondisi tersebut kerap memicu penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, sementara sekolah lain kekurangan peminat.

Untuk itu, Wagub meminta sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus diperbarui agar lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis regulasi. Pembenahan sistem ini diharapkan berjalan beriringan dengan pemerataan mutu pendidikan di seluruh sekolah.

Ia juga memberikan catatan khusus kepada Kepala Dinas Dikpora NTB agar ke depan semakin banyak SMA dan SMK di NTB memiliki kualitas setara sekolah favorit. Pemerintah daerah, menurutnya, ingin menghapus kesenjangan mutu antarsekolah.

“Kita ingin semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan pemerataan kualitas, sehingga penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu bisa dihindari,” katanya.