RRI.CO.ID, Lombok Tengah—Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai memfokuskan intervensi penanggulangan kemiskinan di sejumlah wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi.
Tiga wilayah yang menjadi perhatian yakni Kecamatan Pujut, Jonggat dan Praya Barat. Pemkab menilai penanganan di wilayah tersebut penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HM. Nursiah, mengatakan angka kemiskinan daerah pada 2025 telah turun menjadi 10,68 persen dari 12,07 persen pada 2024.
Pemkab menargetkan angka tersebut kembali ditekan menjadi sekitar 10,30 persen pada 2026.
“Target kita pada 2026 angka kemiskinan bisa kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen,” kata Nursiah Selasa 15 September 2026.
Berdasarkan data pemerintah daerah, Pujut masih menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin cukup besar, yakni sekitar 16.037 jiwa atau 11,77 persen.
Disusul Kecamatan Jonggat sebanyak sekitar 13.960 jiwa atau 10,25 persen dan Praya Barat sekitar 13.858 jiwa atau 10,17 persen.
Menurut Nursiah, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial. Pemerintah juga harus mendorong masyarakat agar memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Strategi tersebut dilakukan melalui konsep tiga pintu. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program JKN, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah hingga bantuan langsung tunai.
Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, sektor peternakan, perikanan serta program padat karya.
Sementara pintu ketiga menyasar pengurangan kantong kemiskinan dengan memperbaiki rumah tidak layak huni, menyediakan akses air minum dan sanitasi serta memperluas akses pendidikan.
“Yang kita harapkan bukan hanya angka kemiskinan turun, tetapi beban masyarakat berkurang, pendapatan meningkat dan kualitas hunian serta pelayanan dasar semakin baik,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menambahkan penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
Kolaborasi tersebut, kata dia, diperlukan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok miskin ekstrem.
“Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama dan menggunakan indikator yang terukur, sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....