RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu pembaruan data kemiskinan ekstrem dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sembari menunggu data tersebut, pemerintah mulai memetakan program yang akan diprioritaskan agar penanganan kemiskinan ekstrem lebih tepat sasaran.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan ekstrem di daerah itu masih berada di kisaran 0,72 persen atau sekitar 8.000 jiwa. Namun, data tersebut masih harus diverifikasi karena kondisi masyarakat bisa berubah.

"Yang paling penting sekarang memastikan kembali siapa yang benar-benar masuk kategori kemiskinan ekstrem. Setelah datanya valid, baru kita tentukan bentuk intervensinya sesuai kebutuhan mereka," kata Nursiah, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan sosial untuk menekan kemiskinan ekstrem. Hasil evaluasi menunjukkan ada tiga kebutuhan yang paling banyak dihadapi warga, yakni perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan sanitasi.

Menurut Nursiah, layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin selama ini sudah cukup terjangkau melalui berbagai program pemerintah. Karena itu, perhatian kini diarahkan pada peningkatan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat memiliki penghasilan yang lebih stabil.

Program pemberdayaan ekonomi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing penerima manfaat. Bentuknya bisa berupa bantuan untuk usaha pertanian, peternakan, perikanan, maupun usaha kecil lainnya sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Meski jumlah penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem terus menurun, Pemkab Lombok Tengah belum menghitung kebutuhan anggaran secara keseluruhan. Besaran anggaran baru dapat ditentukan setelah proses validasi selesai dan kebutuhan setiap keluarga diketahui.

"Kalau sudah jelas kebutuhannya, baru bisa dihitung anggarannya. Misalnya, untuk RTLH ada standar biaya sekitar Rp20 juta per unit. Sementara untuk pemberdayaan ekonomi tentu disesuaikan dengan jenis program yang diberikan," ujarnya.

Nursiah menambahkan, proses validasi akan dilakukan bersamaan dengan pembaruan data dari BPS. Langkah itu diharapkan membuat setiap program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Tengah.