RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mengintensifkan upaya memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Utara, proyek infrastruktur yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas kawasan pesisir sekaligus memperkuat sektor pangan dan energi nasional.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP), usulan pembangunan jalan tersebut kembali diajukan ke kementerian terkait karena kebutuhan anggaran yang mencapai hampir Rp700 miliar dinilai tidak memungkinkan ditanggung oleh kemampuan keuangan daerah.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PKP KLU, Sahgiwan, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Balai Jalan maupun pemerintah pusat agar proyek tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

“Karena kita berada di daerah pesisir, jalan kabupaten ini diupayakan menjadi jalan penunjang pangan dan energi nasional. Kebutuhan anggarannya sangat besar, mencapai hampir Rp700 miliar, termasuk untuk pembangunan jembatan,” kata Sahgiwan, Jumat 29 Mei 2026.

Menurutnya, pembangunan Jalan Lingkar Utara selama ini berjalan sangat terbatas. Dari keseluruhan rencana trase yang disiapkan, baru sekitar 900 meter ruas jalan yang berhasil diaspal.

Pemkab KLU sebelumnya telah mengusulkan proyek tersebut melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Namun usulan tersebut belum mendapat alokasi pendanaan karena pemerintah pusat saat itu memprioritaskan pembangunan akses jalan di Pulau Sumbawa.

“Sudah kita usulkan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah. Namun tahun lalu Pulau Sumbawa mendapatkan alokasi sekitar Rp60 miliar untuk akses menuju Tambora sehingga Pulau Lombok belum mendapatkan porsi anggaran,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak menghentikan perjuangan tersebut. Selama tiga tahun terakhir, usulan pembangunan Jalan Lingkar Utara terus disampaikan dalam berbagai forum perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sahgiwan menegaskan, Bupati Lombok Utara meminta seluruh jajaran DPUPR-PKP tetap mengawal usulan tersebut karena manfaatnya dinilai sangat besar bagi pengembangan wilayah.

Selain membuka akses transportasi baru bagi masyarakat, jalan tersebut juga diyakini mampu meningkatkan konektivitas kawasan pesisir, mempercepat distribusi logistik, serta memperkuat daya tarik investasi dan pariwisata.

“Pak Bupati memerintahkan kami untuk tetap konsisten karena memang biayanya terlalu besar jika dibebankan kepada daerah. Mudah-mudahan tahun ini usulan kita dapat disetujui sehingga pembangunan bisa segera dilanjutkan,” katanya.

Pemkab KLU juga optimistis peluang memperoleh dukungan pusat semakin terbuka setelah Jalan Lingkar Utara disebut masuk dalam salah satu isu program strategis yang menjadi perhatian pemerintah nasional.