RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan guna mempercepat penanganan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta peluang pendanaan dari luar APBD.

Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, mengatakan pembahasan khusus telah dilakukan untuk memastikan sumber anggaran penanganan sekitar 25 persen ruas jalan kabupaten yang masih menjadi prioritas pembangunan.

Menurutnya, Bupati telah menugaskan TAPD untuk melakukan kajian secara menyeluruh guna mencari sumber pendanaan yang memungkinkan, baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan.

"Tim diminta mempelajari seluruh kemungkinan sumber pembiayaan agar kebutuhan pembangunan jalan dapat dipenuhi secara bertahap," kata Nursiah belum lama ini.

Ia menjelaskan, pengalaman Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada program pembangunan jalan sebelumnya dinilai efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun skema pendanaan untuk program pembangunan jalan ke depan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan mengedepankan kajian terhadap struktur APBD serta kemampuan fiskal daerah sebelum mengambil keputusan.

Selain itu, Pemkab juga akan mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk wacana dari DPRD terkait kemungkinan mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendukung pembangunan jalan. Namun, menurut Nursiah, seluruh opsi tersebut harus didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan anggaran secara rinci.

"Nanti dihitung dulu kebutuhan berdasarkan panjang jalan, volumenya, dan besaran anggaran yang diperlukan. Dari situ baru diketahui apakah cukup dengan sumber anggaran yang ada atau memerlukan alternatif lain," ujarnya.

Ia menegaskan, pembahasan terkait sumber pembiayaan pembangunan jalan akan menjadi bagian dari proses penyusunan APBD yang dilakukan bersama DPRD. Seluruh kebutuhan pembangunan daerah akan dibahas secara menyeluruh sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait kemungkinan kembali mengajukan pinjaman kepada PT SMI, Nursiah mengatakan hingga saat ini belum ada usulan resmi. Pembahasan masih sebatas diskusi internal di lingkungan pemerintah daerah.

"Belum ada pengajuan resmi. Saat ini masih dalam tahap diskusi dan kajian di internal pemerintah daerah," katanya.

Ia menambahkan, apabila nantinya opsi pinjaman daerah dipilih, maka seluruh proses akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pembahasan bersama DPRD serta penyusunan peraturan daerah yang memuat besaran nilai pinjaman yang akan diajukan.