RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai melakukan pembenahan fasilitas pasar tradisional secara bertahap dengan memprioritaskan persoalan paling mendesak. Tahun ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU mengalokasikan anggaran Rp400 juta untuk normalisasi drainase dan pembangunan los ikan di Pasar Tanjung.

Langkah ini diambil menyusul kondisi pasar yang dinilai semakin memprihatinkan, terutama pada sistem drainase yang tersumbat serta fasilitas los ikan yang tidak lagi layak digunakan pedagang.

Kabid Perdagangan Diskoperindag KLU, Harianto, mengungkapkan bahwa persoalan utama di Pasar Tanjung terletak pada sistem drainase yang tertutup tanpa lubang kontrol. Kondisi tersebut menyebabkan endapan pasir dan sampah menumpuk, sehingga sulit dibersihkan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan maupun kenyamanan lingkungan pasar.

Ia bahkan menyebut kondisi saluran air tersebut sudah cukup mengkhawatirkan bagi para pedagang. “Di atas itu penuh sampah dan pasir. Pedagang tidak berani membersihkan karena ada ular piton sebesar betis di sana,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.

Menurut Harianto, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan. Selain mengganggu kenyamanan, saluran yang tersumbat juga berisiko menimbulkan genangan air dan bau tidak sedap.

Sebagai solusi, pihaknya akan melakukan normalisasi drainase dari bagian depan hingga belakang pasar. Sistem drainase juga akan dimodifikasi dengan pemasangan penutup berbentuk grill atau lubang kontrol agar memudahkan proses pembersihan secara berkala.

“Ke depan, kita ingin drainase ini bisa dikelola. Jadi ketika ada sampah atau pasir masuk, bisa langsung diangkat. Tidak seperti sekarang, tertutup dan tidak bisa kita apa-apakan,” jelasnya.

Selain penanganan drainase, Diskoperindag juga akan membangun kembali los ikan yang dinilai tidak layak. Fasilitas baru diharapkan mampu meningkatkan higienitas serta memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli, khususnya di sektor komoditas basah.

Harianto menuturkan, anggaran Rp400 juta tersebut dibagi dalam dua paket pekerjaan, masing-masing sebesar Rp200 juta untuk drainase dan los ikan. Nilai tersebut sudah termasuk biaya pengawasan, dengan porsi anggaran fisik murni sekitar Rp178 juta per paket.

“Memang anggaran ini masih sangat terbatas. Karena itu, kami fokus pada penanganan yang paling mendesak terlebih dahulu,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga berencana menutup akses bagian belakang pasar yang berbatasan dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Area tersebut selama ini menjadi titik penumpukan sampah yang memperparah kondisi lingkungan pasar.

“Rencananya akan kita tembok, hanya disisakan akses tertentu untuk distribusi daging ke dalam pasar,” ujarnya.

Lebih jauh, Harianto mengakui bahwa kebutuhan anggaran untuk pembenahan pasar secara menyeluruh di Lombok Utara mencapai sekitar Rp15 miliar. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan penanganan secara bertahap.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Diskoperindag terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, baik melalui skema Tugas Pembantuan maupun Dana Alokasi Khusus.

“Proposal sudah kami ajukan. Harapannya ada dukungan tambahan agar penataan pasar bisa dilakukan lebih optimal,” pungkasnya.