RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bergerak cepat menyikapi banjir yang menerjang kawasan Kuta Mandalika. Pemkab mengumpulkan sejumlah investor dan pemilik hotel di kawasan tersebut dalam sebuah rapat koordinasi guna merumuskan langkah konkret penanganan pascabanjir sekaligus pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Pertemuan difokuskan pada evaluasi penyebab banjir serta perumusan solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M. Nursiah, mengungkapkan bahwa hasil pembahasan sementara menunjukkan banjir terjadi akibat sistem drainase yang tidak bekerja secara optimal di sejumlah titik.

“Dari hasil evaluasi bersama, kita melihat saluran drainase di beberapa titik tidak berfungsi maksimal. Ini yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya genangan hingga banjir,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, para investor dan pemilik hotel sepakat untuk mengeluarkan iuran guna membantu percepatan penanganan drainase, khususnya di titik-titik yang dinilai mendesak. Kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat lanjutan untuk membahas perencanaan teknis hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Nanti akan kita petakan secara teknis, termasuk kebutuhan anggarannya. Misalnya investor sekian, pemilik hotel sekian, atau jika dibutuhkan alat berat tertentu, maka pemerintah daerah juga bisa membantu sesuai kemampuan,” jelas Nursiah.

Ia mengakui, dari sisi mitigasi, pemerintah masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal anggaran. Bahkan, pihak BWS pun disebut mengalami kekurangan anggaran untuk memaksimalkan fungsi drainase dan sungai, termasuk pengerukan serta normalisasi alur sungai.

“Di sistem jaringan sungai kita juga terjadi sedimentasi yang semakin tinggi dan penyempitan di beberapa titik. Pemeliharaan ini tentu membutuhkan anggaran besar,” tambahnya.

Selain faktor teknis, persoalan lingkungan dan tata ruang juga menjadi perhatian. Nursiah menilai masih ada pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya fungsi sungai dan drainase.

“Kita juga perlu identifikasi isu-isu lingkungan yang berdampak, termasuk bagaimana proses perizinan dan pelaksanaan pembangunannya. Dari situ kita bisa menemukan titik-titik rawan dan menentukan tahapan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pelayanan perizinan ke depan harus benar-benar berprinsip pada pengendalian dan pengawasan yang ketat, agar investasi tetap berjalan namun tidak mengorbankan aspek lingkungan. Ia menilai lemahnya pengawasan juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran.

Terkait pengerukan area perbukitan di sekitar kawasan Kuta Mandalika, Nursiah menyebut hal itu juga menjadi salah satu bahasan dalam rapat. Pemkab Loteng akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang memiliki kewenangan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu.