Fraksi DPRD Lombok Barat Desak RAPBD Perubahan 2026 Berpihak pada Rakyat

RRI.CO.ID, Lombok Barat — DPRD Kabupaten Lombok Barat mulai menguji arah kebijakan anggaran daerah melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat, Kamis 10 September 2026, yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan anggaran perubahan memasuki proses berikutnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi, didampingi Wakil Ketua Tarmizi dan Abubakar Abdullah. Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Lombok Barat diwakili H. Saeful Ahkam.

Dalam rapat tersebut, pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan H. Abdul Majid. Penyampaian pandangan fraksi menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan catatan, masukan, sekaligus menilai arah kebijakan yang dituangkan pemerintah daerah dalam RAPBD Perubahan 2026.

Pembahasan anggaran perubahan tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

DPRD berharap proses pembahasan menghasilkan keputusan anggaran yang benar-benar memiliki dampak terhadap kepentingan publik. Ketepatan sasaran menjadi salah satu perhatian agar belanja daerah tidak berhenti pada perencanaan administratif, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Pembahasan RAPBD Perubahan harus diarahkan pada kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sejumlah sektor strategis menjadi bagian penting dari orientasi anggaran tersebut, terutama peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, kesehatan, pendidikan hingga penguatan perekonomian.

Dengan demikian, proses pembahasan RAPBD Perubahan 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Kebijakan yang nantinya disepakati harus mampu memperkuat kualitas pelayanan pemerintah sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan Lombok Barat.

"Anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat," katanya menegaskan.

Pandangan umum fraksi-fraksi selanjutnya menjadi bahan penting dalam proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Dari tahapan tersebut, berbagai masukan diharapkan dapat menghasilkan struktur anggaran yang lebih transparan, efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

"Seluruh proses pembahasan harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah," ucapnya.

RAPBD Perubahan 2026 kini menjadi perhatian karena keputusan terhadap anggaran tersebut akan menentukan ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program hingga akhir tahun anggaran.

"Kami berharap hasil pembahasan nantinya benar-benar mampu memperkuat pelayanan dan pembangunan Lombok Barat," katanya mengakhiri.