DPRD Lombok Barat Teken Komitmen Bersama Perkuat Pemerintahan Antikorupsi

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Penguatan tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi perhatian bersama pemerintah dan legislatif di Nusa Tenggara Barat (NTB). Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kamis 3 September 2026.

Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi hadir dalam agenda tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH. Hardiyatullah.

Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan DPRD se-NTB untuk memperkuat langkah bersama dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan itu, Lalu Ivan turut menandatangani Nota Kesepakatan Bersama bersama Wakil Gubernur NTB, para bupati dan wali kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-NTB.

Penandatanganan kesepakatan itu menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong upaya pencegahan korupsi sejak dari proses penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan serta pengelolaan pemerintahan daerah.

Keterlibatan DPRD Lombok Barat dalam kesepakatan bersama tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan perlu berjalan beriringan untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang semakin kredibel.

"Penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi komitmen bersama. Pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan sinergi antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan," katanya menegaskan.

Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, pemerintah daerah dan DPRD di NTB diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam mencegah potensi penyimpangan serta membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Bagi DPRD Lombok Barat, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana komitmen ini diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama bagi pemerintah dan DPRD se-NTB untuk terus membangun pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan semakin dipercaya publik.